DPRD Jabar Pastikan Tetap Pertahankan Kualitas Pembangunan di Tengah Krisis Fiskal, Meski RAPBD 2026 Terkoreksi

INILAHKORAN, Bandung – Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat tengah menghadapi tekanan fiskal berat, jelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Besarnya pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp2,4 triliun membuat struktur keuangan Jabar kembali menyusut drastis.

Wakil Ketua II DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengungkapkan, pengurangan TKD sebesar Rp2,458 triliun menjadi penyebab utama terkoreksinya RAPBD 2026.

“Kalau tahun lalu kita sudah kehilangan Rp5,9 triliun karena Undang-Undang HKPD, tahun ini kita kembali dikurangi. Volume APBD yang semula Rp37 triliun, sekarang hanya sekitar Rp29,1 triliun,” ujar Iswara dikutip Kamis 6 November 2025.

Iswara menuturkan, proses pembahasan RAPBD telah dilakukan secara mendalam di semua level, dari komisi, fraksi, hingga Badan Anggaran DPRD. Beberapa kali angka berubah sebelum akhirnya disepakati sementara di Rp29,1 triliun.

“Pembahasan sudah cukup detail. Kami akomodasi program-program prioritas sesuai RPJMD dan RKPD. Yang kami pangkas adalah belanja penunjang seperti perjalanan dinas, makan minum, ATK, dan kunjungan luar provinsi,” jelasnya.

Meski belanja penunjang dikurangi, DPRD memastikan program prioritas publik tetap aman. Fokus utama diarahkan untuk menjaga indikator makro pembangunan agar tidak terganggu oleh tekanan fiskal.

“Indeks pendidikan, indeks kesehatan, daya beli, pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga kemantapan jalan semua tetap dijaga. Tidak ada yang dikurangi,” tegas Iswara.

Ia menambahkan, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih mengkaji lebih lanjut setiap komponen RAPBD agar efisien, namun tetap berdampak pada masyarakat.

“Ini bukan soal angka semata, tapi soal komitmen menjaga pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal,” tutupnya. (Yuliantono)