Ekonomi Rendah Karbon Industri Tambang: Menuju Babak Baru
KERAP dipandang sebagai sektor yang identik dengan pengerukan alam, industri tambang memegang peran penting dalam membangun masa depan energi yang lebih bersih.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Kebutuhan terhadap mineral seperti nikel, tembaga, dan aluminium terus meningkat seiring berkembangnya teknologi energi terbarukan.
Ketiga komoditas tersebut menjadi bahan baku utama untuk berbagai teknologi rendah emisi, mulai dari panel surya, turbin angin, sistem penyimpanan energi, hingga kendaraan listrik.
Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, melihat perubahan tersebut sebagai babak baru bagi industri pertambangan nasional.
Sektor yang selama ini dikenal sebagai penghasil bahan mentah kini dituntut mengambil peran lebih besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Division Head of Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, mengatakan peningkatan kebutuhan mineral harus diikuti perubahan cara industri mengelola sumber daya alam. Menurutnya, pertambangan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
"Industri pertambangan mineral tidak lagi berhenti pada mengambil kekayaan bumi hanya sekadar untuk manfaat ekonomi, tetapi telah bertransformasi dan mengambil peran yang lebih krusial untuk membangun masa depan yang rendah karbon," ujar Selly dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (15/11).
Besarnya kebutuhan mineral untuk mendukung energi bersih juga terlihat dari proyeksi International Energy Agency (IEA). Pada 2040, permintaan nikel diperkirakan mencapai 3,6 kali lipat dibandingkan 2023. Sementara itu, kebutuhan tembaga diproyeksikan meningkat 2,5 kali lipat dan aluminium mencapai 2,1 kali lipat.
Angka tersebut menunjukkan bahwa mineral akan menjadi bagian penting dari perubahan sistem energi dunia. Namun, di balik peluang tersebut, ada tanggung jawab besar yang harus dipikul industri pertambangan agar peningkatan produksi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
Selly mengatakan, pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab harus diterapkan sejak proses penambangan, pengolahan, hingga pemurnian mineral.
MIND ID bersama seluruh anggota grupnya pun berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus menekan emisi dari kegiatan produksi.
Perhatian terhadap lingkungan juga tidak berhenti ketika aktivitas penambangan selesai. Reklamasi dan pemulihan ekosistem pascatambang menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan fungsi lahan agar dapat memberikan manfaat kembali bagi lingkungan.
Hingga 2025, MIND ID bersama anggota grupnya telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan. Salah satu upaya pemulihan tersebut terlihat di Himalaya Hill, Sorowako, Sulawesi Selatan, yang dikelola PT Vale Indonesia Tbk.
Kawasan bekas tambang nikel seluas sekitar 31 hektare itu mulai direklamasi sejak 2006. Kini, lahan yang sebelumnya menjadi bagian dari aktivitas pertambangan tersebut telah ditumbuhi sekitar 22.130 pohon dan dikembangkan menjadi kawasan konservasi flora lokal.
Perubahan di Himalaya Hill menjadi salah satu gambaran bahwa lahan bekas tambang masih memiliki peluang untuk kembali menjalankan fungsi ekologisnya melalui proses pemulihan yang berkelanjutan.
Bagi MIND ID, tanggung jawab terhadap sumber daya alam tidak hanya diukur dari mineral yang berhasil diolah, tetapi juga dari upaya menjaga lingkungan setelah kekayaan bumi tersebut dimanfaatkan.
"Bagi kami, mineral adalah amanah yang dititipkan dari bumi kepada MIND ID. Maka dari itu, proses ekstraksi, pengolahan, serta pengembalian fungsi lingkungan menjadi satu kesatuan tugas yang kami jalankan dengan rasa penuh tanggung jawab," kata Selly.
Instruksi Presiden Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar minimal 70 persen hasil semua izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara, dan bila perlu dengan menguasai saham perusahaan pemegang izin tersebut.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (15/11).
Selain itu, Presiden menyebut seluruh ekspor kini harus melalui satu pintu agar volume yang dilaporkan sesuai dengan yang dikirim.
“Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya. Menurut dia, gubernur di banyak daerah juga melaporkan masalah serupa.
Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ia menegaskan sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan. (bsf)
Editor : Inilahkoran

