Farhan Negosiasi dengan BPN soal Lahan Sawah Dilindungi yang Tak Lagi Berfungsi

INILAHKORAN.ID - Banyak lahan berstatus lahan sawah yang dilindungi (LSD) di Kota Bandung, kini sudah tidak lagi dapat difungsikan sebagai area pertanian. 

Kondisi itu, mendorong pemerintah kota berupaya melakukan negosiasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar penetapan status lahan tersebut dapat dievaluasi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Tidak sedikit lahan yang masih berstatus LSD, tetapi sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sawah.

"Kita malah sekarang sedang negosiasi dengan BPN, agar penetapan LSD atau lahan sawah yang dilindungi kita itu bisa dinegosiasikan lagi. Karena bagaimanapun juga, banyak LSD yang di Kota Bandung sudah tidak bisa berfungsi sebagai sawah," kata Farhan, Jumat (10/7/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah kota pada dasarnya membuka peluang memiliki lahan pertanian sendiri sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan. Namun, mekanisme pembelian lahan masih membutuhkan proses yang panjang sehingga belum menjadi prioritas dalam waktu dekat.

"Pembelian lahan memungkinkan, tapi jalurnya masih sangat jauh," ucapnya.

Sebagai alternatif, pihaknya saat ini lebih memprioritaskan skema kerja sama dengan daerah penghasil pangan. Melalui pola kontrak pemanfaatan lahan, pemerintah berharap dapat memperoleh kepastian pasokan beras memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung tanpa harus bergantung pada kepemilikan lahan di dalam kota.

"Kita sedang mengembangkan konsep kontrak untuk suplai beras, dan suplai telur dengan daerah-daerah di sekitar kita. Jadi kita bekerja sama memanfaatkan lahan pertanian, untuk menjamin pasokan beras yang memang diprioritaskan bagi Kota Bandung," ujar dia.