Fauzan: Babak Baru GMBI, Pembenahan Internal Jadi Agenda Utama

INILAHKORAN.ID - LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) memasuki babak baru setelah lebih dari dua dekade membangun jaringan organisasi di Indonesia.

Pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bukan sekadar penyegaran struktur, melainkan momentum untuk menata kembali kelembagaan dan memperkuat peran sosial-kemanusiaan di tengah masyarakat.

Ketua Umum GMBI Moh Fauzan Rachman menempatkan pembaruan kepengurusan sebagai langkah penting untuk memastikan organisasi bergerak lebih profesional, terkoordinasi, dan bertanggung jawab. 

Agenda tersebut menjadi salah satu penekanan dalam Deklarasi dan Pelantikan Pengurus DPP LSM GMBI di Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). Mengusung tema Membangun Semangat Baru, Memperkuat Peran Organisasi, GMBI berupaya mengalihkan perhatian pada penguatan fondasi internal. 

Di tengah dinamika politik nasional, Fauzan menegaskan sikap kebangsaan organisasi melalui deklarasi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"GMBI sekaligus menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa," kata Fauzan.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap resmi organisasi setelah pelantikan pengurus baru. Namun, bagi GMBI, penguatan organisasi tidak cukup berhenti pada deklarasi. 

Fauzan menghendaki kepengurusan baru mampu menerjemahkan semangat pembaruan ke dalam kerja yang terukur. Penguatan koordinasi pusat dan daerah, transparansi komunikasi, serta peningkatan profesionalitas menjadi bagian dari arah yang hendak dibangun.

Sementara itu, Sekjan GMBI Elan Sofyan menyebut penunjukannya sebagai amanah yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran organisasi.

Elan mengungkapkan tiga prioritas utama dalam menjalankan tugasnya. Penertiban administrasi distrik di seluruh Indonesia, penjagaan nama baik organisasi, serta percepatan konsolidasi internal menjadi agenda yang akan segera dikerjakan.

Persoalan administrasi menjadi pekerjaan pertama yang ingin ia tuntaskan. Seluruh distrik, menurut Elan, perlu memiliki kelengkapan administrasi dan surat keputusan (SK) resmi dari DPP. Penataan tersebut diperlukan agar struktur organisasi memiliki kejelasan legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pertama, perbaikan untuk administrasi se-Indonesia supaya semua distrik tertata rapi. Semua distrik se-Indonesia ini supaya bisa memiliki SK dari Dewan Pimpinan Pusat," kata Elan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Elan adalah penggunaan identitas dan atribut organisasi. Dia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menjadikan nama besar GMBI sebagai alat untuk kepentingan pribadi.

Elan mengaku telah memberikan instruksi kepada seluruh distrik agar tidak ada penyalahgunaan seragam maupun tindakan pungutan liar yang mengatasnamakan organisasi.

"Saya juga bertanggung jawab untuk menjaga marwah GMBI, ini nama baik GMBI. Saya sudah instruksikan kepada seluruh distrik se-Indonesia bahwa tidak ada lagi GMBI yang memakai seragam tanpa anggota dan menyalahgunakan di lapangan untuk pungli anggota," jelasnya.

Bagi GMBI, menjaga marwah organisasi berarti memastikan setiap anggota memahami batas kewenangan, mematuhi aturan, dan tidak menggunakan atribut organisasi untuk menekan atau merugikan pihak lain.

Menurutnya, dalam waktu dekat konsolidasi internal akan menjadi agenda penting. Koordinasi antara pengurus pusat, Wilayah Teritorial (Wilter), distrik kabupaten/kota, hingga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat kecamatan perlu diperkuat agar seluruh unsur organisasi bergerak dalam arah yang sama.

GMBI juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kegiatan sosial, kemanusiaan, advokasi, pengawasan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus tersebut diharapkan menjadi wajah utama organisasi dalam menjalankan fungsi kemasyarakatan.