Gubernur Dedi Mulyadi Janjikan Pengajuan Izin yang Menggantung, Selesai dalam Sebulan

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, ada tiga modal utama dalam investasi agar bisa tumbuh kembang.

Ini dikatakan Dedi dalam sambutannya pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis 22 Mei 2025.

Pertama kata Dedi, dukungan konektivitas infrastruktur dan ketersediaan air bersih memadai bagi industri.

"Kita jujur hari ini, saya sampaikan ke DPRD. Banyak perusahaan yang menggunakan air bawah tanah tapi tidak berizin. Bayar pajak tidak, jalan terus. Karena kalau dihentikan, pabriknya berhenti. Setelah itu apa? Mereka menjadi objek pemerasan beberapa pihak dalam setiap bulan, karena dianggap melanggar Perda," ujarnya.

Bila dihentikan mengambil air tanah sambung dia, maka pabrik itu juga berhenti. Dilema ini menurutnya, harus segera diselesaikan.

"Caranya, pemerintah provinsi melalui Bappeda harus segera merancang daerah yang menjadi kawasan industri, harus dibangun infrastruktur jaringan air bersih dalam bentuk investasi pemerintah," ucapnya.

"Sehingga nanti dikoreksikan dengan setiap PDAM di kabupaten/kota secara terkoneksi dan ini jalan bagi kita, menyelamatkan lingkungan dan mendorong pertumbuhan PDAM setiap kabupaten/kota. Karena apa? Karena angka pembayaran yang dilakukan industri jauh lebih baik dibandingkan rumah tangga dan angka layanan sosial lainnya," imbuhnya.

Selanjutnya kata Dedi adalah, untuk memastikan investasi masuk adalah dengan memastikan perizinannya berjalan baik.

Saya beritahukan ya, di Indramayu ada pabrik sepatu yang selama dua tahun enggak mau buka hanya karena perizinan lingkungan hidupnya belum kelar," tuturnya.

Maka dari itu, dia pun menjanjikan pengajuan izin yang masih menggantung akan selesai dalam satu bulan ke depan.

"Saya ambil langkah, pasang badan, lakukan pembangunan karena itu menyerap delapan ribu tenaga kerja. Kemudian di Cirebon seperti itu. Banyak perizinan yang menggantung bertahun-tahun. Hari ini saya janjikan, dalam satu bulan ini seluruh perizinan di Jawa Barat tuntas dan selesai," kata Dedi.

Bahkan dia meminta Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik untuk terus memonitor proses pengajuan perizinan, di tingkat kabupaten/kota.

"Dan saya meminta Kepala DPMPTSP menjadi PR Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa untuk melihat data dan dokumen di setiap kabupaten/kota. Mana yang terlambat, mana yang mengalami hambatan," ujarnya.

Selanjutnya adalah bagaimana memberantas premanisme, dalam memberikan ketenangan bagi investor. Dimana pada hari ini disyukurinya, karena sudah mulai berkurang di Jabar berkat kerja taktis aparat kepolisian.

"Untuk itu hari ini, kita cukup bersyukur di Jawa Barat peristiwa ini hampir tidak ada," tuturnya.

Sisi lain, yang mengganggunya saat ini adalah terhambatnya pembangunan pabrik mobil listrik, BYD di Kabupaten Subang. Kendalanya, karena sekitar 20 hektare lahan belum dapat dibebaskan karena tingginya harga jual yang diminta masyarakat.

"Karena rakyatnya hari ini meminta Rp3 juta per meter. Padahal dulu disitu Rp150 ribu, itu pun jarang yang beli. Ini problem kita," ungkapnya.

Sebab itu, dirinya turut turun mencoba membantu supaya masyarakat tidak menjual dengan harga terlalu tinggi untuk mengakselerasi rencana investasi BYD.

"Apa peran gubernur? Peran gubernur bukan hanya mendorong bagaimana investasi berjalan melalui mekanisme administratif. Saya sampai turun, untuk mijitin orang yang jual agar mau jual dan ada beberapa yang sudah berhasil saya rayu, dengan harga yang itu pun tidak terlalu rendah harganya, Rp1,1 juta. Itu sudah paling murah. Ini yang terjadi di Jawa Barat hari ini," paparnya.

Ini kata Dedi, menunjukkan tidak mudah bagi kepala daerah untuk pelan-pelan membenahi yang terjadi di wilayah. Sehingga, perlu keluwesan untuk menghadapinya.

"Tidak mudah mengelola wilayah yang luas, tidak mudah mengelola kabupaten/kota yang sudah otonom. Diperlukan pendekatan seorang ayah pada anak-anaknya. Karena warga butuh pendekatan secara emosional," tandasnya.***