Hanya Fokus Tangani Bayi Stunting, Bibih Kritisi Bachril Bakri karena Rendahnya Serapan APBD Kabupaten Bogor
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi meminta Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri tidak hanya fokus menangani bayi stunting dan potensi inflasi harga sembilan bahan pokok (Sembako).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi meminta Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri tidak hanya fokus menangani bayi stunting dan potensi inflasi harga sembilan bahan pokok (Sembako).
Bachril Bakri diminta juga mengoptimalisasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana hingga pekan kemarin, baru terserap sekitar 60 persen.
Ridwan Muhibi menuturkan bahwa banyak proyek insfrastruktur yang molor dan bahkan terancam mangkrak, apalagi, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dpupr) yang pada Tahun Anggaran 2023 lalu lebih dari 20 penyedia jasa yang terkena black list karena proyeknya mangkrak.
"Ketimbang safari atau keliling Kecamatan membicarakan stunting, lebih baik Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri keliling ke sejumlah proyek insfrastruktur yang molor dan bahkan terancam mangkrak. Apalagi serapan APBD kita baru diangka 60 persen," tutur Ridwan Muhibi kepada wartawan, Senin, 4 November 2024.
Ia menambahkan proyek insfrastruktur bernilai besar harus terus dimonitor, Dpupr Kabupaten Bogor harus membuat laporan perminggu terkait progres pembangunan insfrastruktur.
"Bachril Bakri saya himbau untuk kumpulkan jajaran pejabat Dpupr, monitor progres proyek pembangunan insfrastruktur. Jangan sampai, waktu pekerjaan tinggal beberapa hari, baru di monitor dan berujung proyek tersebut tidak selesai tepat waktu maupun mangkrak," tambahnya.
Ia juga mengkritisi safari keliling Kecamatan berbicara bayi stunting, karena Pemerintah Kecamatan atau Camat tidak diberikan anggaran untuk penanganan bayi stunting.
"Penanganan bayi stunting cukup dipanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Pertenakan serta Dinas Perdagangan dan Industri yang memang diberikan anggaran penanganan bayi stunting maupun kemiskinan. Pihak pemerintah kecamatan hanya sebagai kordinasi data masyarakat yang membutuhkan langkah intervensi pemerintah daerah," tukas Bibih sapaan akrabnya.
Infornasi yang dihimpun Inilah Koran, jumlah bayi stunting di Kabupaten Bogor masuk ke dalam peringkat kedua di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 27,6 persen dari jumlah total bayi atau 6.231 anak.
Editor : Ahmad Sayuti
