IGTKI Perjuangkan Wajib Belajar Dimulai TK
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Kudus - Sebelum seragam putih-merah dikenakan dan bangku sekolah dasar menjadi tempat belajar, ada satu tahap penting yang kerap dianggap sekadar pilihan: taman kanak-kanak (TK). Padahal, pendidikan usia dini menjadi fondasi bagi anak untuk mengenal lingkungan belajar, membangun karakter, dan mengembangkan kemampuan sosial.
Kesadaran itulah yang kini diperjuangkan Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (PP IGTKI-PGRI). Organisasi profesi guru TK tersebut mendorong agar kebijakan wajib belajar 13 tahun dimulai sejak pendidikan taman kanak-kanak.
Ketua Umum PP IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani menilai, penguatan kebijakan tersebut perlu disertai kejelasan batas usia pendidikan formal dan nonformal. Dengan begitu, layanan pendidikan anak usia dini memiliki landasan pengaturan yang lebih pasti.
"Kami juga mengampanyekan kepada masyarakat sebelum masuk SD jangan lewatkan TK. Mudah-mudahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) nanti berpihak pada guru TK," ujarnya saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di gedung pertemuan Universitas Muria Kudus (UMK), seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (22/11).
Aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pengurus IGTKI-PGRI Pusat. Salah satu hal yang diperjuangkan adalah penetapan batas usia anak untuk mengikuti pendidikan TK, yakni pada rentang 4-6 tahun.
Menurut Eka, kejelasan rentang usia tersebut penting agar pembagian layanan pendidikan anak usia dini dapat berjalan lebih terarah. Anak-anak memperoleh kesempatan belajar sesuai tahapan perkembangannya sebelum memasuki pendidikan dasar.
Namun, perhatian IGTKI-PGRI tidak berhenti pada akses pendidikan. Organisasi ini juga menyoroti kondisi pembelajaran di dalam kelas, terutama jumlah peserta didik yang harus ditangani seorang guru.
IGTKI mengusulkan pengaturan rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan 2:15. Usulan tersebut diharapkan membuat pendampingan terhadap anak berlangsung lebih optimal, sekaligus mengurangi risiko yang muncul ketika guru harus mengawasi terlalu banyak peserta didik. (gin)
Editor : Inilahkoran

