Investasi Lancar Aturan Terjaga

INILAH, Bandung - Investasi dan aturan lingkungan tak seharusnya berjalan berseberangan. Pemerintah Jawa Barat ingin membuka ruang bagi dunia usaha, tetapi kepastian berusaha tetap harus berdiri di atas kepatuhan terhadap perizinan dan lingkungan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah tidak akan menjadikan persoalan administratif sebagai alasan untuk menghambat investasi. Namun, terhadap kegiatan yang terbukti melanggar hukum, penindakan tetap harus dilakukan.

“Perhatian terhadap investasi itu sangat tinggi. Tapi perhatian itu seiring dan sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga investasi secara bersih,” ujar Dedi saat memimpin rapat terkait persoalan gudang penyimpanan limbah di Subang.

Menurut Dedi, persoalan administratif yang masih bisa diperbaiki seharusnya diselesaikan melalui pembenahan. Pemerintah perlu memberi ruang kepada perusahaan untuk memenuhi ketentuan, termasuk mempercepat proses perizinan ketika seluruh persyaratan telah dipenuhi.

“Kalau itu benar, laksanakan saja. Kalau itu salah, tidak diserang pun berhentikan,” ucapnya.

Dalam kasus gudang penyimpanan limbah di Subang, Dedi meminta persoalan perizinan segera dibereskan. Ia tidak ingin perusahaan memilih jalan pintas atau mengeluarkan biaya di luar ketentuan hanya untuk mempertahankan kegiatan usaha.

“Saya bantu perusahaan agar bisa berusaha dengan tenang dibanding Bapak bayar biaya-biaya siluman dalam setiap bulan untuk menutupi kesalahan. Ngapain capek? Lebih baik kita ini benar biar tenang,” katanya.

Persoalan itu sekaligus diarahkan menjadi peluang baru. Lokasi perusahaan di Subang saat ini digunakan sebagai gudang penyimpanan limbah, sementara proses pengolahannya masih dilakukan di Cikarang.

(yuliantono/gin)