Jabar Menanti Evaluasi Anggaran

INILAH, Bandung - Waktu pelaksanaan program pembangunan fisik di Jawa Barat kian menjadi perhatian. DPRD Jabar masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap RAPBD Perubahan 2026, yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum agenda anggaran berikutnya berjalan.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, hingga Jumat (9/10), hasil evaluasi tersebut belum diterima. Padahal, DPRD telah menjadwalkan pembahasan tindak lanjut evaluasi pada 2–6 Oktober 2026 untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program fisik.

"Evaluasi Kemendagri terkait APBD perubahan 2026 sampai hari ini belum kami terima. Ya, memang ini agak lama kami menunggu,” ujar Iswara di Kota Bandung, Minggu (11/10).

Menurut Iswara, hasil evaluasi Kemendagri menjadi krusial karena berkaitan dengan sejumlah perubahan anggaran yang direncanakan untuk 2026. Salah satunya, opsi pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Di sisi lain, keterlambatan tahapan anggaran berpotensi mempersempit waktu pelaksanaan kegiatan, terutama proyek pembangunan fisik. Pekerjaan tersebut membutuhkan waktu bukan hanya untuk proses lelang dan tender, melainkan juga untuk pengerjaan di lapangan.

“Karena ada yang cukup signifikan ini perubahan di 2026 ini. Jadi, kami sangat menunggu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena di dalamnya masih ada program-program kegiatan yang sifatnya fisik,” kata Iswara.

DPRD Jabar berharap hasil evaluasi segera diterbitkan agar pembahasan lanjutan tidak kembali tertunda. Dengan begitu, program yang telah direncanakan masih memiliki waktu untuk memasuki tahap pelaksanaan.

“Program yang sifatnya fisik tentunya butuh waktu. Tidak hanya lelangnya, tendernya, tapi juga pekerjaan fisiknya kan butuh waktu ya. Mudah-mudahan hari Senin turun (besok). Mohon doanya,” harapnya.

(yuliantono/gin)