Jabar Siapkan Mitigasi Bencana Sejak Dini

INILAH, Bandung - Ancaman bencana tidak mengenal waktu. Ketika musim hujan mendekat dan potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang menjadi perhatian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyusun langkah antisipasi agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, mitigasi perlu disiapkan sejak dini, mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana, pembenahan jalur evakuasi, hingga penguatan sarana dan prasarana penanganan darurat.

Menjelang musim hujan yang diprediksi mulai berlangsung pada awal November 2026, pemerintah daerah diminta memanfaatkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Prakiraan curah hujan menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami banjir dan tanah longsor.

“Perubahan cuaca harus diwaspadai karena dapat memicu bencana banjir dan longsor. Kita perlu mengetahui kapan musim hujan mulai berlangsung, bagaimana perkiraan curah hujannya rendah, sedang, atau tinggi, serta di mana lokasi dan kapan waktunya,” kata Herman, Selasa (13/10). 

Pemetaan tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran yang masih dapat terjadi pada pengujung musim kemarau. 

Informasi kebencanaan, menurut Herman, perlu disebarluaskan melalui media sosial, media daring, dan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota agar masyarakat lebih waspada.

Selain bencana hidrometeorologi, perhatian pemerintah juga tertuju pada potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah langkah, termasuk memastikan jalur evakuasi tersedia di perkantoran pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, dan lingkungan permukiman.

Petunjuk evakuasi harus mudah dikenali, sedangkan penanda yang rusak perlu segera diperbaiki. Pemetaan kawasan rawan terdampak juga menjadi bagian penting agar masyarakat memahami langkah penyelamatan ketika gempa terjadi.

Kesiapan fasilitas penanganan darurat turut menjadi perhatian. Sejumlah kantor pemerintahan di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut perlu didukung sarana yang memadai, termasuk alat berat dan perlengkapan untuk merespons keadaan darurat.

Cirebon Disiapkan Jadi Pusat Komando

Dalam skenario penanganan gempa yang berdampak besar terhadap Bandung Raya, Pemprov Jabar merencanakan Cirebon sebagai pusat komando penanganan bencana. 

Kantor pemerintahan provinsi di wilayah tersebut didorong segera dipersiapkan agar koordinasi dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan ketika wilayah terdampak mengalami gangguan.

Herman mengatakan, penentuan Cirebon didasarkan pada identifikasi melalui kajian geologi dan kajian lainnya. Pemerintah juga merencanakan pusat komando sederhana di Purwakarta sebagai bagian dari penguatan koordinasi kebencanaan.

“Kita berharap bencana tersebut tidak terjadi. Namun, apabila terjadi, pemerintah harus siap dan tetap bisa bekerja dalam situasi apa pun,” ujarnya.

Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintahan tetap berfungsi dalam situasi darurat. Herman menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan mitigasi.

“Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Kepentingan dan keselamatan rakyat adalah yang paling utama,” katanya.

Selain infrastruktur dan koordinasi, kesiapsiagaan masyarakat juga perlu diperkuat melalui edukasi kebencanaan. Herman mengingatkan masyarakat agar memahami tindakan yang tepat ketika gempa terjadi, termasuk tidak langsung berlari keluar bangunan saat guncangan masih berlangsung.

Masyarakat dianjurkan merunduk, melindungi kepala, dan berlindung di bawah meja kokoh jika memungkinkan. Setelah situasi memungkinkan, evakuasi dapat dilakukan menuju tempat aman sesuai prosedur.

Menurut Herman, tindakan awal yang keliru dapat meningkatkan risiko korban akibat tertimpa bangunan atau benda yang jatuh. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota diminta kembali menggencarkan sosialisasi di sekolah dan lingkungan permukiman.

“Kita tidak bisa menunggu sampai gempa terjadi untuk memberikan edukasi. Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang,” tegasnya.

Pemprov Jabar juga akan mendorong penyederhanaan rencana kontinjensi menjadi buku panduan ringkas yang memuat tugas setiap instansi ketika bencana terjadi. 

Dengan panduan tersebut, perangkat daerah diharapkan memahami tanggung jawab masing-masing tanpa harus menunggu instruksi saat keadaan darurat.

Di sisi lain, pemetaan perubahan musim juga perlu dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyesuaikan jadwal tanam dengan prakiraan curah hujan agar peralihan musim tidak mengganggu aktivitas pertanian. (yuliantono/gin)