Jebakan 'Stay Open Kosan' di Cibabat Jadi Potret Eksploitasi Digital 

Pintu kamar kos yang tampak biasa di Jalan Sentral Nomor 129, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ternyata menyimpan cerita kelam.

Jebakan 'Stay Open Kosan' di Cibabat Jadi Potret Eksploitasi Digital 
Jajaran Satreskrim Polres Cimahi menggerebek kos-kosan di Jalan Sentral Nomor 129, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. (istimewa)

INILAHKORAN.ID - Pintu kamar kos yang tampak biasa di Jalan Sentral Nomor 129, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ternyata menyimpan cerita kelam.

Di situ, terdapat dua orang korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjalani tekanan selama dua pekan.

Mereka merantau ke Bandung Raya dengan bekal harapan mengubah nasib lewat pekerjaan layak, namun justru terperosok ke dalam skema eksploitasi seksual yang dijalankan secara terorganisasi di ruang privat sekaligus ruang digital.

Janji penghasilan yang terdengar lumrah berubah menjadi jerat paksaan, pembatasan kebutuhan dasar, hingga pengendalian penuh atas aktivitas harian korban di lokasi yang seharusnya menjadi tempat tinggal sementara.

Lebih jauh, peristiwa di Cibabat menjadi bukti praktik perdagangan orang tidak lagi bergerak secara konvensional semata. Pelaku memadukan umpan lowongan kerja di media sosial dengan pengelolaan akun aplikasi perpesanan instan untuk memasarkan korban, mengatur alur pertemuan, serta menguasai hasil transaksi di balik dinding kamar kos.

Umpan Iklan Facebook dan Janji Kerja Kosan

Jalur perekrutan bermula ketika tersangka mengunggah iklan lowongan pekerjaan di media sosial Facebook dengan menyisipkan istilah "stay open kosan". 

Unggahan bernuansa tawaran kerja itu memancing rasa ingin tahu para korban yang kemudian menghubungi tersangka melalui pesan langsung atau direct message (DM) untuk memastikan jenis pekerjaan yang tersedia jika mereka merantau ke Bandung.

Kepada calon korban, tersangka menyodorkan sejumlah pilihan pekerjaan yang tampak wajar dan menjanjikan, mulai dari menjadi pemandu atau pengiklan siaran langsung di platform TikTok hingga bekerja di toko atau swalayan. Tawaran inilah yang menggerakkan para korban meninggalkan daerah asal menuju kawasan Bandung hingga akhirnya tiba di Kota Cimahi.

Begitu korban berada dalam jangkauan dan tekanan situasi di perantauan, janji pekerjaan layak tersebut bergeser menjadi eksploitasi. Ketergantungan korban pada tempat tinggal dan akses penghidupan di kota baru membuat ruang tawar mereka menyempit drastis.
Kendali Akun MiChat dan Jejak Lingkungan Sekitar

Setelah korban berada di bawah tekanan, tersangka diduga mengambil alih sepenuhnya proses pemasaran dengan memanfaatkan aplikasi MiChat sebagai etalase digital. Foto para korban terlebih dahulu diambil dan disunting sebelum diunggah ke platform tersebut guna menarik perhatian calon pelanggan.

Seluruh operasional akun yang mempromosikan korban berada di bawah kendali langsung tersangka. Pola kerja ini memperlihatkan bahwa eksploitasi dijalankan secara terstruktur, mulai dari penciptaan profil digital, penentuan tarif maupun pembagian hasil, hingga penyediaan ruang eksekusi di kamar kos.

"Nanti korban difoto, diedit, terus ditayangkan di MiChat. Yang megang MiChat-nya juga si tersangka," jelas Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Ari Rinaldo, Sabtu (21/11/2026).

Meski begitu, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun praktik serupa sebelum pengungkapan kasus ini. 

Tersangka berdalih baru kali ini menjalankan aksi tersebut, namun informasi warga sekitar mengindikasikan adanya dugaan aktivitas serupa pada waktu sebelumnya.

"Dari keterangan masyarakat di sekitar, cuman dari keterangan tersangka dia baru melaksanakan baru ini saja," ungkapnya.

Jerat Hukum Berlapis dan Pekerjaan Rumah Pengawasan

Kini tersangka telah diamankan dan ditahan di Mapolres Cimahi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Aparat menerapkan sejumlah pasal berlapis yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahu," tegasnya.


Editor : Doni Ramdhani