15,24 Juta Warga Jabar Terancam Banjir, Polda Siapkan Lima Langkah Antisipasi Bencana
Polda Jabar menyiapkan lima langkah antisipasi bencana setelah kajian mencatat 15,24 juta warga berpotensi terpapar banjir dan 6,13 juta jiwa terancam longsor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kerentanan bencana hidrometeorologi di Jawa Barat menuntut kesiapan operasi penyelamatan di seluruh lini. Merujuk Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat periode 2022–2026, sekitar 15,24 juta jiwa di provinsi ini berpotensi terpapar ancaman banjir, sementara 6,13 juta jiwa lainnya berpotensi terpapar tanah longsor.
Besarnya potensi paparan penduduk tersebut menjadi sorotan utama dalam Apel Siaga Tanggap Bencana di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, di Bandung, Kamis (19/11/2026). Apel gabungan ini digelar untuk menguji kesiapan personel, kelayakan peralatan, serta sinkronisasi komando antarinstansi sebelum bencana terjadi.
Seluruh 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat tercatat masuk dalam kelas risiko tinggi untuk ancaman cuaca ekstrem. Secara spesifik, kerawanan tinggi tanah longsor tersebar di 16 kabupaten, risiko tinggi banjir bandang mengancam 14 kabupaten, dan risiko tinggi banjir membayangi 8 kabupaten.
Karakter ancaman yang berlapis ini mencakup kawasan permukiman padat, daerah aliran sungai, lereng perbukitan, hingga wilayah pesisir yang membutuhkan pendekatan mitigasi berbeda-beda.
Kapolda Jabar Irjen Pol Hengki menegaskan, angka statistik kerawanan tersebut harus diterjemahkan menjadi perlindungan nyata bagi kelompok masyarakat paling rentan saat proses evakuasi berlangsung.
"Di balik angka tersebut ada keluarga yang harus diselamatkan, anak-anak yang memerlukan pendampingan, serta lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan khusus. Karena itu, perencanaan evakuasi harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan warga," kata Hengki.
Untuk menjawab tingginya indeks risiko tersebut, Hengki menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian menjadikan prinsip "Jabar Aman" sebagai pedoman kerja.
Prinsip ini bertumpu pada empat pilar, yakni antisipatif dalam mengenali ancaman sejak dini, modern melalui pemanfaatan teknologi pemantauan, akuntabel dalam penggunaan sarana dan penyaluran bantuan, serta mengedepankan nurani.
Menurut Hengki, kesiapan operasional tidak boleh berhenti sebatas seremoni atau kelengkapan administratif di atas kertas.
"Saya tegaskan, kesiapsiagaan harus dapat dibuktikan melalui kemampuan bertindak. Personel harus terlatih, peralatan harus berfungsi, informasi harus cepat tersampaikan, dan koordinasi harus berjalan sampai ke tingkat pelaksana di lapangan," ujarnya.
Guna meminimalkan risiko korban jiwa, Polda Jawa Barat menetapkan lima fokus tindakan taktis di lapangan. Pertama, pembaruan peta kerawanan dengan memadukan data kajian bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pemetaan ini wajib mengidentifikasi permukiman rawan, jalur yang berpotensi terputus, akses alternatif, titik kumpul, lokasi pengungsian, hingga pendataan warga berkebutuhan khusus.
Kedua, pemeriksaan dan simulasi kelayakan peralatan evakuasi, alat pelindung diri, kendaraan operasional, serta perangkat komunikasi sesuai skenario ancaman tiap daerah.
Ketiga, penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan relawan agar instruksi penyelamatan mudah dipahami warga.
Keempat, penyelarasan rencana penugasan kepolisian dengan rencana kontinjensi daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan bantuan akibat terputusnya komunikasi.
Kelima, pengutamaan keselamatan petugas dan korban dari potensi ancaman susulan, termasuk menjamin pengamanan rumah serta barang milik warga yang ditinggalkan mengungsi.
"Mari kita pastikan setiap kesiapan hari ini menjadi kemampuan untuk menyelamatkan jiwa ketika dibutuhkan. Bekerjalah dengan disiplin, jaga keselamatan, dan hadirlah dengan kepedulian," kata Hengki.
Editor : Ahmad Sayuti

