Waspada Bencana Hidrometeorologi, BPBD Kota Cimahi Tingkatkan Status Kewaspadaan

INILAHKORAN.ID - BPBD Kota Cimahi resmi meningkatkan status kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi menyusul berakhirnya musim kemarau panjang. 

Transisi iklim yang kini memasuki musim penghujan memicu kekhawatiran serius mengingat tingginya potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Berdasarkan hasil pemetaan komprehensif yang dilakukan BPBD Kota Cimahi, tercatat ada 15 kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di wilayahnya masuk dalam zona merah atau berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor serta banjir limpasan. 

"Seluruh kawasan ini diidentifikasi memiliki titik-titik penting yang memerlukan pengawasan ekstra ketat, terutama tatkala intensitas curah hujan menunjukkan peningkatan signifikan dalam durasi yang lama," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan, Jumat (6/11/2026).

Fithriandy menjelaskan, pemetaan wilayah rawan longsor tersebut merujuk pada histori kebencanaan masa lalu serta evaluasi langkah antisipasi yang telah diterapkan sebelumnya. 

Dia menyebutkan, sejumlah kawasan spesifik yang menjadi titik atensi utama di antaranya meliputi kawasan Cipeucang di sekitar Tegal Kawung, wilayah selatan di sekitar Cireundeu, hingga kawasan utara di bagian bawah seperti Kampung Terobosan dan beberapa titik penyangga lainnya.

"Kalau pengalaman yang pernah kejadian dan pernah kita antisipasi, daerah Cipeucang sekitar Tegal Kawung, daerah Selatan sekitar Cireundeu, kemudian daerah Utara bagian yang sudah agak ke bawah sekitar Kampung Terobosan dan sebagainya," sebutnya.

Sebagai langkah taktis menghadapi ancaman tersebut, terang Fithriandy, BPBD Kota Cimahi tak hanya berfokus pada mitigasi longsor, tetapi juga menggenjot kesiapsiagaan terpadu untuk mengantisipasi potensi banjir bandang dan genangan. 

"Salah satu instrumen hukum dan operasional yang tengah dimatangkan adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Hidrometeorologi," terangnya.

Menurutnya, penetapan status siaga ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan secara akurat dengan data, informasi, serta prakiraan perkembangan cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dijelaskan Fithriandy, eskalasi curah hujan yang tinggi menuntut kolaborasi lintas sektoral yang solid karena penanganan bencana tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah semata, tapi memerlukan pelibatan aktif seluruh unsur pentahelix, mulai dari personel internal BPBD, instansi vertikal seperti TNI dan Polri, jejaring relawan kebencanaan, hingga partisipasi langsung masyarakat luas.

"Kita berposko di BPBD, melibatkan dengan instansi vertikal yang lain, TNI, Polri, relawan, semuanya kita libatkan untuk mengantisipasi hal kejadian tersebut karena kita harus melibatkan seluruh masyarakat karena urusan bencana bukan cuma urusannya BPBD," tuturnya.

Di samping kesiapan infrastruktur dan personel posko, lanjut Fithriandy, program mitigasi dan edukasi publik terus digencarkan tanpa kenal waktu. BPBD Kota Cimahi menerapkan strategi sosialisasi berkelanjutan yang telah dimulai bahkan sejak musim kemarau berlangsung. 

"Fokus edukasi disesuaikan dengan siklus musim. Jadi, ketika musim hujan, materi difokuskan pada simulasi penyelamatan diri menghadapi banjir, banjir limpasan, banjir bandang, dan longsor skala kecil. Sementara pada musim kemarau, edukasi diarahkan pada penguatan kapasitas pemahaman dasar mitigasi secara komprehensif," ucapnya.