Jelang Musim Hujan, Pemprov Jabar Petakan Wilayah Rawan Banjir dan Longsor

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat mitigasi bencana, menjelang musim hujan yang diprediksi mulai berlangsung pada awal November 2026. Pemetaan wilayah rawan berdasarkan prakiraan curah hujan menjadi salah satu langkah, untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor.

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota perlu memanfaatkan data cuaca untuk mengidentifikasi potensi bencana berdasarkan lokasi dan waktu kejadian.

“Kita akan mengakhiri musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Pada penghujung musim kemarau, potensi bencana kekeringan dan kebakaran masih ada. Karena itu, kita harus memastikan potensi bencana tersebut dapat diantisipasi dan dimitigasi,” ujar Herman, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu acuan penting dalam menyusun langkah antisipasi. Data tersebut mencakup perubahan musim, prakiraan curah hujan, serta dinamika tektonik dan vulkanik.

Herman menegaskan, setiap daerah perlu memetakan wilayah dengan potensi curah hujan rendah, sedang, hingga tinggi. Pemetaan itu diperlukan agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat sasaran sebelum bencana terjadi.

“Perubahan cuaca harus diwaspadai karena dapat memicu bencana banjir dan longsor. Kita perlu mengetahui kapan musim hujan mulai berlangsung, bagaimana perkiraan curah hujannya rendah, sedang, atau tinggi, serta di mana lokasi dan kapan waktunya,” katanya.

Pemprov Jabar juga mendorong penyebarluasan informasi potensi bencana kepada masyarakat melalui media sosial, media daring, dan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan kewaspadaan, sekaligus meminimalkan dampak apabila bencana terjadi.

“Harapannya, tidak terjadi bencana. Namun, jika terjadi, dampaknya bisa diminimalkan melalui mitigasi yang baik,” tutur Herman.

Selain untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, pemetaan perubahan musim juga diperlukan untuk mendukung sektor pertanian. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyesuaikan jadwal tanam dengan prakiraan curah hujan di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu daerah menghadapi peralihan musim secara lebih terukur, baik dalam mengurangi risiko bencana maupun menjaga kelancaran aktivitas pertanian. (Yuliantono)