Kabupaten Cirebon Miliki 90 Desa Wisata, 6 Masuk Kategori Unggulan

INILAHKORAN.ID - Pengembangan wisata berbasis desa di Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan. Dari 90 desa wisata yang tercatat hingga akhir 2026, baru enam desa yang dinilai memenuhi kriteria unggulan. 

Kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pengembangan potensi pariwisata antardesa. Kadisbudpar  Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno mengatakan, di daerahnya memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Mulai dari wisata alam, budaya, kerajinan tradisional, kuliner hingga kawasan pesisir yang memiliki daya tarik tersendiri. Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menjadikan seluruh desa wisata mampu berkembang secara optimal.

"Ketersediaan infrastruktur, kemampuan pengelolaan, promosi, serta keterlibatan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian," kata Fajar, Kamis (15/10/2026).

Dia menjelaskan, ada 90 desa wisata yang telah tercatat. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 desa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.

Enam desa yang dinilai memenuhi kriteria unggulan meliputi Gegesik Kulon, Cikalahang, Belawa, Mundupesisir, Pengarengan, serta kawasan desa wisata di Kecamatan Talun.

"Masing-masing wilayah memiliki karakteristik berbeda. Gegesik Kulon dikenal dengan kekuatan seni dan budaya tradisional, sedangkan Cikalahang memiliki potensi wisata alam dan kuliner," ungkapnya.

Sementara lanjutnya, Desa Belawa mempunyai daya tarik wisata edukasi melalui konservasi kura-kura, sementara Mundupesisir dan Pengarengan memiliki potensi pengembangan ekowisata mangrove.

"Keberagaman ini membuka peluang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai kegiatan ekonomi produktif. Terutama melalui usaha kuliner, kerajinan, jasa wisata, dan perdagangan masyarakat," ucapnya.

Meski demikian, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan objek wisata. Pengelolaan destinasi membutuhkan perencanaan usaha, dukungan infrastruktur, kelembagaan yang jelas, serta kemampuan menarik kunjungan secara berkelanjutan.

"Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kontribusi sektor wisata terhadap pendapatan asli desa (PADes)," aku Fajar.

Di sisi lain dia menilai, keberadaan destinasi wisata idealnya tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi pemerintah desa dan masyarakat sekitar.

Untuk itu, pengelolaan melalui badan usaha milik desa (BUMDes), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), maupun lembaga pengelola lainnya menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata desa.

"Transparansi pendapatan, penggunaan anggaran pengembangan destinasi, serta pembagian manfaat ekonomi juga diperlukan agar kegiatan wisata tidak hanya menguntungkan pihak tertentu," imbuhnya.

Kabupaten Cirebon mencatat sekitar 1,23 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025. Namun, angka tersebut merupakan kunjungan ke destinasi wisata secara keseluruhan, bukan khusus desa wisata.

Tingginya jumlah kunjungan wisatawan itu belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pengembangan ekonomi desa tanpa adanya data yang menunjukkan jumlah pengunjung dan pendapatan masing-masing destinasi.

"Kami memiliki pekerjaan untuk memastikan pengembangan desa wisata berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang Fajar.

Dia menambahkan, evaluasi terhadap desa wisata yang sudah ditetapkan menjadi penting, terutama untuk mengetahui destinasi yang aktif, masih berkembang, maupun yang menghadapi kendala pengelolaan.

Selain itu, dukungan anggaran pemerintah perlu diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas destinasi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

"Dengan jumlah desa wisata yang cukup banyak, Kabupaten Cirebon memiliki peluang menjadikan pariwisata perdesaan sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal," pungkasnya.