Kebijakan Impor Didorong Lebih Berpihak ke Industri

INILAH, Jakarta- Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong penataan kebijakan impor yang berpihak pada keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri.

Menperin mengaku mempertimbangkan kapasitas produksi domestik agar produk lokal tetap mampu bersaing.

“Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut dia, Kemenperin perlu mengambil peran yang lebih kuat sebagai akselerator pertumbuhan industri nasional.

Oleh karena itu, jajaran Kemenperin didorong untuk menghasilkan langkah strategis dan terobosan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja industri.

“Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin. Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” ujarnya.

Sarmuji menilai pertumbuhan industri yang tinggi diperlukan agar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian semakin optimal. Selain menciptakan nilai tambah, industri juga memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja.

“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” tambahnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran Kemenperin aktif mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan setiap subsektor industri.

Pemetaan tersebut menjadi landasan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Sarmuji juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas di internal Kemenperin, termasuk dengan pejabat eselon II maupun jajaran lain yang memahami persoalan teknis di lapangan.

Ia menambahkan, sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu diperkuat karena sejumlah persoalan industri, termasuk pengendalian impor, tidak dapat diselesaikan Kemenperin sendiri. (bsf)