Ketua DPRD Serap Aspirasi di wilayah Bogor Timur dan Tengah Selama Masa Reses

INILAHKORAN, Bogor - Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan (Dapil) Bogor timur dan Bogor Tengah selama masa reses. Ia menyampaikan bahwa melalui reses, maka dirinya bisa mendapatkan gambaran jelas permasalahan yang dialami oleh warga. 

"Sehingga nantinya kebijakan yang disusun dapat memberikan rasa nyaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah. Perencanaan pembangunan memang harus dilakukan dengan metode bottom up, sehingga kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka itu adalah esensi dari reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor," ungkap Adit kepada wartawan pada Minggu 2 Maret 2025.

Adit melanjutkan, berdasarkan hasil reses bahwa diawal 2025 kondisi ekonomi Kota Bogor mulai menunjukkan sisi negatif, dimana daya beli masyarakat mengalami penurunan dan banyaknya aduan perihal kenaikan harga sembako.

"Sehingga kami menilai perlu adanya langkah konkret dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mencegah terjadinya inflasi. Terutama menjelang lebaran di akhir Maret nanti," tutur Adit.

"Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti," tambah Adit.

Adit memaparkan, masalah pendataan peserta BPJS PBI yang non aktif masih menjadi persoalan di masyarakat. Dirinya akan mendorong persoalan ini ke tingkat provinsi agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Sehingga angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai 100 persen.

"Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan," jelasnya.

Adit menilai, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai 'Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan' maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan. Dirinya mendapatkan banyak keluhan dari kader-kader posyandu atas minimnya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), biaya operasional (BOP).

"Untuk itu kami di DPRD akan memperjuangkan BOP Posyandu dan PMT agar angka stunting bisa ditekan dan anak-anak Kota Bogor tumbuh dengan gizi yang cukup untuk mencapai Indonesia Emas 2045," tegas Adit.

Adit juga mendorong agar keberadaan lansia lebih di perhatikan. Sebab dalam kegiatan reses, ia mendapatkan aduan perihal keberadaan lansia yang belum mendapatkan atensi khusus.

"Bahwa DPRD Kota Bogor sudah menetapkan Perda Kota Bogor nomor 9 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia yang pembentukannya diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor. Terkait isu kesejahteraan lansia akan kami dorong agar pelaksanaan perda yang sudah ada bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Bogor," pungkasnya.