Cari Kerja Harus Bayar, Anggota DPRD Bongkar Praktik Kotor di Kawasan Industri

INILAHKORAN.ID - Praktik pungutan liar (Pungli) dalam proses rekrutmen kerja di kawasan Industri Cirebon Timur kembali mencuat. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ismiyatul Fatihiyah Yusuf, melontarkan kritik keras terhadap kondisi tersebut dan mendesak adanya tindakan tegas.

Politisi PKB yang akrab disapa Ismi itu menilai, persoalan pungli bukanlah isu baru. Dia mengaku telah lama menerima berbagai laporan dari masyarakat, khususnya para pencari kerja yang menjadi korban praktik ilegal tersebut.

“Ini isu lama yang terus berulang. Para pencari kerja dipungli, dan ini jahat luar biasa,” ujar Ismi saat dikonfirmasi, Rabu 29 April 2026.

Menurutnya, kehadiran kawasan industri di Cirebon Timur harusnya membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, praktik percaloan justru menjadi penghambat utama tercapainya tujuan tersebut.
Dia menilai, pembiaran dari pihak perusahaan bisa memperparah situasi. 

“Kalau perusahaan diam saja, ini akan menjadi masalah besar,” ucapnya. 

Ismi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal dalam praktik pungli tersebut. Dia menuding, adanya indikasi permainan di balik proses rekrutmen, termasuk perlakuan tidak adil terhadap tenaga kerja lokal.

“Banyak laporan yang masuk ke saya. Ada pekerja yang hanya bertahan tiga bulan, lalu diberhentikan atau dibuat tidak betah. Ini harus ditelusuri siapa yang bermain,” paparnya. 

Meski diakui jumlah aduan sempat menurun, dia memastikan praktik tersebut belum sepenuhnya hilang. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk turun tangan melakukan pengawasan dan penindakan.

Ismi menambahkan, terkait komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Dia berharap tidak ada lagi masyarakat yang harus membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

“Saya berdiri untuk rakyat. Mereka berhak bekerja dengan tenang tanpa jerat pungli,” pungkasnya.