Dedi Mulyadi Minta Serikat Buruh Ikut Cegah Pungli, Pengusaha Jabar Minta Dilindungi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta serikat pekerja turut berperan mencegah praktik pungutan liar (Pungli) yang membebani dunia usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus menciptakan hubungan industrial yang kondusif di Jawa Barat.

Pesan itu mengemuka dalam pertemuan Dedi Mulyadi dengan sejumlah perwakilan serikat pekerja di Gedung Negara Pakuan, Selasa (3/11/2026). Salah satu yang hadir yakni Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana.

Dadan mengatakan, pertemuan tersebut membahas pentingnya membangun hubungan industrial yang saling menjaga antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Terlebih, kalangan pengusaha belakangan mengeluhkan adanya berbagai pungutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Ya, itu lebih kepada saling menjaga hubungan industrial, menjaga keberlangsungan usaha di Jawa Barat," ujar Dadan saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu (4/11/2026).

Menurut Dadan, keluhan pengusaha terkait dugaan pungutan liar turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, untuk mencegah praktik yang berpotensi mengganggu aktivitas usaha.

"Ada banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengeluh terkait dengan adanya banyak pungutan-pungutan, yang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Ya itu (minta) dibantu juga," katanya.

Penetapan Upah Minimum Diminta Bebas Kepentingan Politik

Selain persoalan pungli, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya menjaga proses penetapan upah minimum agar tidak dipengaruhi kepentingan politik kepala daerah.

Dadan menyebut, Gubernur Jabar meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota membahas penetapan upah minimum secara serius dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai.

"Terus untuk ke depan agar di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan pembahasan secara serius, jangan lagi berdasarkan kepentingan politik, misalnya bupati/wali kota merekomendasikannya benar-benar sesuai," ungkapnya.

Dengan keterlibatan serikat pekerja, pemerintah daerah, dan pengusaha, hubungan industrial di Jawa Barat diharapkan dapat berjalan lebih kondusif. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memastikan hak pekerja tetap diperhatikan.