Dedi Mulyadi Minta Warga Jabar Tinggalkan Pinjol dan Judol, Singgung Tradisi Hajatan

INILAHKORAN.ID - Tingginya angka pinjol di Jabar menjadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Dia meminta masyarakat lebih bijak mengatur keuangan dan tidak memaksakan diri memenuhi tuntutan gaya hidup, termasuk menggelar pesta pernikahan dengan mengandalkan uang pinjaman.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, Jabar masih menjadi provinsi dengan angka pinjol tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak semakin terjebak dalam persoalan utang, termasuk praktik judi online (judol).

Dia pun mengingatkan warga agar tidak menjadikan pinjol dan judol sebagai persoalan yang terus melekat dengan Jawa Barat.

"Pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia," ujar Dedi, Selasa (3/11/2026).

Menurut Dedi, salah satu pemicu masyarakat terjerat pinjaman adalah keputusan finansial yang tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi. Tidak sedikit warga yang rela berutang demi memenuhi kebutuhan konsumtif dan mempertahankan gengsi sosial.

Dia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Kabupaten Majalengka. Ketika bertemu warga yang tengah menggelar hajatan, Dedi mendapat informasi bahwa pesta tersebut dibiayai menggunakan uang pinjaman sebesar Rp25 juta.

Menurutnya, keputusan tersebut patut dipertimbangkan kembali. Sebab, dana yang digunakan untuk membiayai pesta sesaat sebenarnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti modal usaha atau membeli rumah.

"Saya nanya, siap modal kawin di mana? Dijawab, pinjem di bank 25 juta, bayangin. Nyicil rumah kapan? Dijawab nyak rumah isukan, anaknya yang kawin, anaknya yang bahagia, besok bapaknya yang menderita," ungkapnya.

Dedi mengingatkan, konsekuensi keuangan setelah pesta pernikahan justru jauh lebih panjang. Pasangan yang baru membangun rumah tangga masih harus mempersiapkan kebutuhan kehamilan, persalinan, hingga membesarkan anak.

Jika sejak awal pengelolaan keuangan tidak diperhitungkan secara matang, masyarakat berisiko terus menambah utang untuk memenuhi kebutuhan berikutnya.

"Setelah hajatan akan ada istri yang hamil dan perlu biaya melahirkan. Belum lagi hajatan kelahiran, jika tidak bijak mengelola uang akan terus terjerat hutang," katanya.

Sebab itu, Dedi meminta masyarakat mengubah pola pikir yang menempatkan kemewahan dan pengakuan sosial sebagai prioritas. Menurutnya, keberhasilan sebuah keluarga tidak ditentukan oleh besarnya pesta yang mampu diselenggarakan, melainkan kemampuan membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik.

"Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, cerdaslah dalam melakukan keuangan. Tinggalkan tradisi kajen tekor asal kasohor," pintanya.

Sisi lain, Dedi menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat melalui penyediaan akses pelayanan publik, terutama infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dia menilai, hasil kerja keras masyarakat selama puluhan tahun jangan sampai habis hanya untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Terlebih, pemerintah telah berupaya menjamin akses pendidikan dan kesehatan secara gratis.

"Pekerjaan mereka bisa cari sendiri kok. Nggak usah diurusin ekonomi keluarganya, bisa cari duit sendiri. Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai duit habis dari hasil usaha puluhan tahun untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai sekolahin anaknya harus jual sawah, jual kebun," pungkasnya.