RAPBD 2027, Pemprov Jabar Bidik PAD Rp19,02 Triliun dan Siapkan Optimalisasi BUMD

INILAHKORAN– Pemerintah Provinsi Jawa Barat membidik Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19,02 triliun dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Target tersebut menuntut optimalisasi penerimaan pajak, retribusi, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), hingga pemanfaatan aset milik pemerintah.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan hal tersebut saat membacakan jawaban Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (2/11/2026).

Menurut Erwan, target PAD tersebut disusun dengan mempertimbangkan sejumlah potensi pendapatan dan kondisi ekonomi daerah.

"Tren realisasi tiga tahun terakhir, serta kondisi makroekonomi daerah," kata Erwan.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jabar akan memperkuat penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Selain sektor perpajakan, optimalisasi kontribusi BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta penggalian sumber pendapatan baru turut menjadi strategi untuk meningkatkan PAD.

pendapatan daerah Jabar 2027 Ditarget Rp29,35 Triliun

Di luar PAD, pendapatan transfer dalam RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp10,30 triliun. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, Pemprov Jabar akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni memperbarui data potensi sumber daya alam sebagai dasar penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Pemda Provinsi Jawa Barat terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta melakukan pemutakhiran data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH)," jelasnya.

Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp24,57 miliar. Penerimaan tersebut diproyeksikan berasal dari hibah PT Jasa Raharja yang akan diterima pada 2027.

Dengan demikian, total pendapatan daerah dalam RAPBD Jabar 2027 ditargetkan mencapai Rp29,35 triliun. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun.

Dari sisi pengeluaran, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp17,88 triliun.

"Pemda Provinsi Jawa Barat terus mengoptimalkan pengendalian belanja secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, kewajaran biaya, dan pencapaian kinerja yang terukur," ungkap Erwan.

Belanja Modal Jabar Dialokasikan Rp2,86 Triliun

Selanjutnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp2,86 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, mengembangkan sektor penggerak perekonomian, serta merevitalisasi aset daerah.

Sementara itu, belanja pegawai ditetapkan sebesar 25,45 persen dari total belanja daerah atau masih di bawah batas maksimal 30 persen.

Adapun anggaran fungsi pendidikan mencapai 34,42 persen, sedangkan fungsi kesehatan dialokasikan sebesar 9,47 persen.

Di tengah upaya memperkuat pendapatan dan mengendalikan pengeluaran, Pemprov Jabar juga harus memperhitungkan kewajiban pembiayaan daerah. Salah satunya pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp606 miliar yang jatuh tempo.

Kondisi tersebut menjadikan optimalisasi PAD sebagai salah satu pekerjaan penting Pemprov Jabar untuk menjaga kapasitas fiskal sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan pada 2027.***