Dedi Mulyadi Minta Warga Jabar Terus Bayar Pajak dan Kritik Layanan Pemprov Jabar

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah, salah satunya melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Dedi menilai, kontribusi masyarakat menjadi salah satu penopang penting keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di tengah tekanan fiskal yang membebani keuangan Pemprov Jabar. Dia menyampaikan apresiasi kepada warga Jabar yang tetap bergotong royong membantu pemerintah melalui pembayaran pajak.

Menurutnya, dukungan masyarakat semakin berarti ketika pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran Pemprov Jabar. Tanpa partisipasi warga, pemerintah akan kesulitan menjalankan berbagai program pembangunan.

"Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar atas partisipasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Di tengah-tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, gotong-royong bersama-sama memberikan bantuan bantuan terhadap Provinsi Jawa Barat dalam bentuk pembayaran pajak," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (30/10/2026).

"Terutama pajak kendaraan bermotor, tanpa partisipasi semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa," imbuhnya.

Sisi lain, Dedi mengakui pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jabar masih membutuhkan pembenahan. Dia memastikan evaluasi akan terus dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan pemerintah selama ini belum berjalan optimal. Dia meminta jajaran pemerintahannya tidak berhenti melakukan koreksi dan introspeksi.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal sehingga kami akan terus mengoreksi diri introspeksi agar layanan kami bisa memuaskan seluruh warga Jawa Barat," ucapnya.

Tak hanya meminta dukungan melalui pembayaran pajak, Dedi juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, partisipasi publik dan kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah bekerja sesuai kepentingan warga.

Dia menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban utama memberikan pelayanan, sementara masyarakat berhak berpartisipasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.

"Tugas kami melayani, tugas bapak dan ibu berpartisipasi dan mengkoreksi," pungkasnya.