Dedi Mulyadi Minta Pemkot Bekasi Buka Lowongan Kerja Online Tiap Pekan

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kota Bekasi mengoptimalkan potensi ribuan perusahaan untuk menekan angka pengangguran yang tercatat 7,3 persen.

Dedi mendorong Pemkot Bekasi membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang diperbarui secara berkala. Salah satu caranya dengan mengumumkan lowongan kerja secara daring setiap pekan agar masyarakat lebih mudah mengakses peluang kerja di kawasan industri.

“Ini saja dihitung jumlah pabriknya berapa, nanti dijadwal per minggu. Wali Kota Bekasi membuat lowongan kerja online setiap minggu,” ujar Dedi saat membahas strategi penurunan pengangguran bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Bekasi melaporkan terdapat sekitar 2.800 lowongan kerja yang tercatat. Dedi meminta data itu ditindaklanjuti dengan pemetaan jumlah perusahaan, kebutuhan tenaga kerja, serta posisi yang tersedia di setiap kawasan industri.

Menurut Dedi, pembangunan daerah tidak cukup hanya ditandai dengan perbaikan infrastruktur dan penataan lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja.

“Jalan sudah bagus, tamannya bagus, kali-kalinya sudah rapi. Tinggal penganggurannya harus berkurang,” ucapnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, tingkat pengangguran Kota Bekasi mencapai 7,3 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,82 persen. Meski mengalami penurunan, Dedi meminta Pemkot Bekasi memperkuat program yang dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Selain memperluas akses informasi lowongan, Dedi mendorong peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan dan pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi juga diminta mengoptimalkan fasilitas pelatihan kerja yang telah tersedia melalui kerja sama antarpemerintah. Kerja sama tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS), sehingga kedua daerah bisa memanfaatkan sarana yang ada tanpa harus membangun fasilitas baru.

Dengan demikian, pelatihan kerja diharapkan tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga meningkatkan peluang peserta untuk terserap di dunia industri.

Dedi turut menyoroti rendahnya minat sebagian warga Jawa Barat untuk bekerja ke luar negeri. Padahal, Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp9 miliar untuk program pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi penyerapannya masih rendah.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peluang kerja di dalam maupun luar negeri, sekaligus memastikan informasi dan program peningkatan kompetensi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, Kota Bekasi tercatat memiliki upah minimum kota (UMK) tertinggi di Jawa Barat pada 2026, yakni Rp5.999.443 per bulan. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp5.938.885 per bulan.

Besarnya aktivitas industri dan tingginya standar upah di kawasan Bekasi perlu diimbangi dengan akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Pemetaan lowongan kerja secara rutin, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi sejumlah langkah yang didorong untuk mempercepat penurunan pengangguran di Kota Bekasi.