Dedi Mulyadi Gandeng Pemkot dan Pemkab Bekasi untuk Antisipasi Banjir

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penyempitan aliran sungai di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten bekasi, yang berpotensi menghambat aliran air saat musim hujan. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, agar risiko banjir dapat ditekan.

Dedi mengatakan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, karena kondisi aliran air di satu daerah dapat berdampak langsung terhadap wilayah lainnya.

Sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi untuk membenahi saluran air serta menormalisasi sungai yang mengalami penyempitan.

Dedi mengapresiasi langkah Bupati Bekasi, yang mulai melakukan normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari penanganan menyeluruh terhadap sungai-sungai lain yang membutuhkan pembenahan.

“Saya menyampaikan bahwa hujan sudah mulai turun dan saatnya kita melakukan pembenahan agar saluran-saluran air yang menjadi tempat air berjalan tertangani secara bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Dedi, Selasa (27/10/2026).

Menurut dia, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera ditangani adalah penyempitan sungai akibat perubahan fungsi lahan. Dedi mengaku menemukan kawasan perumahan yang memanfaatkan daerah aliran sungai, bahkan membeton area tersebut untuk dijadikan teras perumahan.

Kondisi itu berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air, terutama ketika curah hujan meningkat.

Dedi juga menyoroti perbedaan kondisi aliran sungai di Kota dan Kabupaten Bekasi. Meski aliran sungai di wilayah Kota Bekasi relatif tertata dengan kapasitas yang lebih besar, penyempitan ketika memasuki wilayah Kabupaten Bekasi berpotensi menghambat aliran air.

“Walaupun dari kotanya alirannya sudah relatif besar, tapi kalau di kabupatennya masih menyempit akan menjadi problem. Ini akan kita selesaikan secara bersama,” ucapnya.

Menurut Dedi, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pemerintah daerah. Keselarasan penanganan di wilayah hulu hingga hilir diperlukan agar pembenahan sungai tidak terhambat oleh perbedaan kebijakan maupun kondisi infrastruktur antardaerah.

Koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota Bekasi pun akan terus dilakukan, untuk memastikan penanganan aliran sungai di wilayah perbatasan berjalan efektif.

Sisi lain, Dedi menyampaikan perkembangan pembangunan halte di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan Wali Kota Bekasi, pembangunan halte ditargetkan rampung pada akhir November 2026.

Saat ini, pengerjaan masih berfokus pada penyelesaian kelengkapan bangunan sebelum halte dipasang.

Dedi menegaskan, sinergi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung penanganan banjir sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal.