Cegah Warga Jabar Terjerat Pinjol, Dedi Mulyadi Siapkan Beasiswa dan Asuransi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online (pinjol) akibat gaya hidup yang melampaui kemampuan finansial. 

Di sisi lain, Pemprov Jabar menyiapkan skema perlindungan pendidikan dan kesehatan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, termasuk beasiswa bagi 1.000 anak kurang mampu dan asuransi bagi 5,4 juta warga pada 2027.

Dedi Mulyadi menilai, kebiasaan berutang demi gengsi serta tingginya beban biaya pendidikan dan pengobatan dapat memperlemah ketahanan ekonomi rumah tangga. Sebab itu, dia menekankan pentingnya kecakapan mengelola keuangan sekaligus peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari pengeluaran besar yang sulit ditanggung sendiri.

Pesan tersebut disampaikan Dedi dalam kegiatan FinExpo 2026 di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026). Dalam acara bertema inklusi keuangan cerdas menuju Indonesia Emas itu, dia berharap Jabar tidak menjadi daerah dengan kasus pinjol dan judol tertinggi di Indonesia.

“Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan,” ujar Dedi.

Dia menyoroti perilaku masyarakat yang memaksakan pengeluaran demi mempertahankan gengsi, termasuk ketika menggelar pesta pernikahan. 

Menurutnya, keputusan berutang untuk membiayai acara yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi berpotensi meninggalkan beban cicilan setelah pesta usai.

Dedi menceritakan pengalamannya saat menyambangi sebuah acara pernikahan di Majalengka. Dia mengaku mendapat jawaban biaya pernikahan tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp25 juta.

“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan,” ucapnya.

Dedi pun mengkritik pola pikir kajeun tekor asal kesohor, yang mengutamakan pengakuan sosial meski harus menanggung kerugian finansial. Dia meminta masyarakat mengukur pengeluaran berdasarkan kemampuan agar kebutuhan pokok keluarga tidak terganggu.

Pemprov Jabar Siapkan Beasiswa dan Asuransi

Selain mengajak warga lebih disiplin mengatur keuangan, Dedi menyebut pemerintah perlu hadir untuk mencegah biaya pendidikan dan kesehatan menggerus aset keluarga.

Salah satu rencana yang tengah dirumuskannya adalah pemberian beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu di Jawa Barat. Dedi bercita-cita agar para penerima manfaat tersebut dapat mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang seribu anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya,” katanya.

Rencana tersebut masih dalam tahap perumusan konsep. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi penerima, maupun skema pembiayaan program beasiswa tersebut.

Di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, Pemprov Jabar juga merencanakan pemberian asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja kepada 5,4 juta warga pada 2027. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi risiko biaya pengobatan dan kecelakaan kerja tanpa harus menanggung seluruh beban secara mandiri.

Namun, realisasi program tersebut bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Dedi berharap kondisi fiskal Jawa Barat membaik sehingga rencana perlindungan bagi jutaan warga itu dapat terlaksana.

“Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta,” ujarnya.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Tanggung Jawab Negara

Dedi menegaskan, masyarakat tidak semestinya kehilangan hasil usaha selama puluhan tahun hanya untuk membayar biaya rumah sakit. Begitu pula dalam pendidikan, keluarga seharusnya tidak sampai menjual aset produktif demi memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.

“Tugas negara itu cuma satu. Cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara,” ucapnya.

Dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memberikan perhatian serius terhadap akses pendidikan serta layanan kesehatan. Menurutnya, perlindungan terhadap dua kebutuhan dasar tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Dedi berharap, masyarakat tidak terpaksa mencari pinjaman untuk menutup kebutuhan mendasar, sementara pemerintah daerah berupaya memperluas perlindungan bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Dengan demikian, pencegahan jeratan pinjol tidak hanya bertumpu pada kedisiplinan warga, tetapi juga pada upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga.