Ketukan Palu Memburu Aset
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Jakarta - Ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani memecah suasana Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11). Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disetujui menjadi undang-undang.
Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, Indonesia memiliki instrumen hukum baru untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan.
Persetujuan itu bukan sekadar penanda berakhirnya pembahasan panjang di gedung parlemen. Ada harapan besar yang menyertainya: koruptor tidak lagi cukup dihukum dengan penjara, sementara kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tetap bisa dinikmati atau disembunyikan.Negara kini dituntut lebih jauh. Bukan hanya mencari dan mengadili pelaku, melainkan juga menelusuri harta yang berasal dari tindak pidana, merampasnya melalui mekanisme hukum, lalu mengembalikannya untuk kepentingan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan regulasi tersebut dilakukan setelah melalui proses pembahasan dan penelaahan.
Menurut dia, penyusunan undang-undang juga memperhatikan prinsip partisipasi publik yang bermakna serta keselarasan dengan peraturan per undang-undangan lainnya, termasuk KUHAP dan KUHP.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan sebelum meminta persetujuan anggota DPR.
Perjalanan menuju pengesahan itu memang tidak sebentar. Komisi III DPR RI bersama pemerintah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Sejak September 2025, pembahasan juga melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
DPR turut menggelar 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Di antara berbagai masukan tersebut, satu kekhawatiran mengemuka: jangan sampai kewenangan perampasan aset justru berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan masyarakat mengingatkan adanya potensi undang-undang digunakan untuk menghabisi lawan politik atau menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, regulasi mengamanatkan pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden dan disetujui DPR. Mekanisme pembuktian yang berimbang dan transparan juga menjadi bagian dari protokol pengawasan.
“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan.
Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR,” kata Habiburokhman.
Pengawasan menjadi penting karena kewenangan merampas aset bersentuhan langsung dengan hak kepemilikan warga negara. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah.
Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semangat pemulihan aset bukan hal baru. Lembaga antirasuah tersebut menilai pemberantasan korupsi harus menyentuh dua hal sekaligus: memberikan efek jera kepada pelaku dan mengembalikan kerugian negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan dalam UU Perampasan Aset. Namun, KPK terlebih dahulu akan mempelajari setiap pasal untuk melihat keterkaitannya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).
Perhatian KPK juga tertuju pada Pasal 53 dan Pasal 61 yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset. Pembagian tugas dan kewenangan kedua badan tersebut perlu dipahami agar pelaksanaan undang-undang tidak menimbulkan persoalan baru.
KPK juga memahami adanya diskursus publik mengenai kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik yang belum diatur sebagaimana diharapkan sebagian kalangan.
Karena itu, Budi berharap pemerintah dan DPR tetap mendengarkan masukan masyarakat untuk evaluasi regulasi ke depan.
Sambutan Positif Pengesahan UU Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari kalangan pengamat. Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai regulasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam mengejar dan memulihkan aset hasil tindak pidana.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi juga harus menyasar hasil kejahatannya,” kata Pangi.
Menurut dia, aset hasil kejahatan yang disembunyikan, dialihkan, atau diatasnamakan kepada pihak lain harus tetap menjadi sasaran penegakan hukum. Dengan begitu, pelaku tidak lagi leluasa menikmati kekayaan yang diperoleh secara ilegal.
Besarnya dukungan masyarakat terhadap regulasi tersebut juga tergambar dalam survei nasional Voxpol Center Research and Consulting pada 3–12 Oktober 2026.
Sebanyak 88,9 persen responden menyatakan setuju terhadap pengesahan UU Perampasan Aset.
Sebanyak 8,8 persen tidak setuju, sedangkan 2,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi itu menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka.
Margin of error tercatat 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Meski demikian, Pangi mengingatkan pengesahan undang-undang hanyalah langkah awal.
Efektivitas pelaksanaan, transparansi pengelolaan aset, pengawasan terhadap aparat, serta jaminan proses peradilan yang adil menjadi pekerjaan berikutnya.
Pengelolaan aset juga tidak berhenti pada penyitaan.
Regulasi tersebut mengatur tahapan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.
Keberhasilan, menurut Pangi, tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang disahkan atau pelaku yang dijatuhi hukuman. Besarnya aset negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat juga harus menjadi ukuran.
“Jangan sampai undang- undangnya sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya justru tersendat,” ujarnya.
Tetap Kritis Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat agar tidak berhenti mengawal pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Menurutnya, pengawasan publik tetap dibutuhkan untuk memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan dan mampu menjawab berbagai persoalan sosial di Indonesia.
Dedi menilai, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan momentum yang patut diapresiasi.
Namun, dia menekankan jika keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh proses pengesahannya, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaannya.
"Ya, tentunya kita mengucapkan terima kasih dan cukup berbangga bahwa undang-undang itu sudah disahkan," ujar Dedi, Kamis (19/11).
Meski menyambut positif keputusan DPR RI tersebut, Dedi mengaku belum mempelajari secara menyeluruh substansi UU Perampasan Aset.
Dia ingin terlebih dahulu memahami ketentuan yang diatur, agar penerapannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Kan saya belum tahu isi undang-undangnya.
Nanti biar saya lihat dulu isi undang-undangnya, sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan semua orang mentaatinya," ucapnya.
Secara khusus, Dedi juga menyampaikan pesan kepada Aliansi Masyarakat Pati yang sebelumnya berkomunikasi dengannya mengenai dukungan terhadap pengesahan UU Perampasan Aset.
Dia meminta masyarakat tetap kritis dan tidak menjadikan pengesahan regulasi sebagai akhir dari perjuangan. Sebaliknya, publik perlu memastikan implementasi aturan tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata.
"Buat teman-teman Pati, Undang-Undang Perampasan Aset sudah disahkan, tinggal awasi pelaksanaan kegiatannya dan tetap kritis agar berbagai problem sosial di Indonesia bisa tertangani dengan baik," katanya.
(yuliantono/gin)
Editor : Inilahkoran

