KNPI Beri Penghargaan Tersangka Korupsi Tuai Kritikan

INILAH, Bandung - Sebanyak lima kepala daerah dan sembilan organisasi kepemudaan (OKP) di Jawa Barat, mendapatkan penghargaan pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa barat Awards. Salah satunya adalah, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Namun, Budi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana perimbangan daerah yang menjerat eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Dosen Ilmu Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan mengatakan, memberi penghargaan itu bagian dari respon, berharap kinerja seseorang yang berprestasi, tapi dia juga cermat ketika ada sisi lain yang bermasalah, dan harus dipertimbangkan tidak memberi penghargaan itu.

"Karena bagaimanapun juga sebuah penghargaan dari keutuhan dari prestasi, kinerja dari karya, oleh karena itu perilakunya pun bagian dari penilaian, tapi kalau penghargaan itu memang objektif, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan dia baik, kenapa tidak, diperbolehlan dan dimungkinkan penghargaan itu," kata Asep melalui ponselnya, Selasa (24/12/2019).

Sebetulnya kata Asep, memberi penghargaan itu tidak ada masalah, hanya saja jangan sampai kontra produktif, bagi pemberi penghargaan dan orang yang menerima penghargaan itu.

"Sebaiknya dipertimbangkan, supaya penghargaaan itu pantas, dan ada kelayakan dan kepatutan, bukan hanya karya dan hasilnya, tapi ada prilakunya" ujar Asep.

Ketua Prodi Sastra Inggris Universitas Pasundan, Erik Rusmana memambahkan KNPI sebagai organisasi pemuda mungkin akan lebih baik jika merevisi pemberian penghargaan di bidang pemuda, khususnya untuk kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Sebagai sebuah organisasi pemuda harus mampu membawa semangat kepemudaan, yang diantaranya pemuda Indonesia sebagai salah satu elemen bangsa yang menuntut kemerdekaan Republik Indonesia. Juga, elemen pemuda sebagai sebuah gerakan pada reformasi di Indonesia pada tahun 1998, yang salah satu semangatnya adalah memberantas korupsi di Indonesia.

"Oleh karena itu akan lebih bijak jika KNPI segera merevisi atau bahkan mencabut penghargaan kepada tersangka korupsi yang telah didaulat sebelum terjadinya penetapan tersangka tersebut," imbuh Erik. (Okky Adiana)