KPK Dorong Pemprov Jabar Akselerasi Sertifikasi Aset

INILAHKORAN, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk segera mengakselerasi Sertifikasi Aset milik daerah.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengimbau kepada Pemprov Jabar dan bupati/walikota, supaya memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan barang milik daerah.

“Pengamanan dan tata kelola BMD yang baik merupakan langkah awal dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara/daerah, perlunya konsistensi dan sinergi yang kuat dalam pencegahan korupsi pengelolaan BMD,” kata Nawawi dalam giat Roadshow Bus KPK di Gedung Sate, Kota Bandung baru-baru ini.

Direktur Korsup Wilayah II KPK Imam Turmudi melanjutkan, beberapa area pencegahan yang dilakukan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK salah satunya adalah penyelamatan aset daerah atau barang milik daerah.

“Kita ketahui bersama aset-aset milik daerah ini cukup banyak dan ini merupakan aset-aset yang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, baik untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun untuk kepentingan pelayanan publik lainnya,” imbuhnya.

Sebab itu, KPK ingin mengetahui bagaimana penyelesaian aset-aset yang bermasalah di pemerintah daerah baik provinsi, kota, dan kabupaten di jajaran wilayah Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini sekaligus dilakukan penyerahan sertifikat BMD kepada pemerintah daerah dan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat di Jawa Barat. Selain itu, dilaksanakan penandatangan sejumlah nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.