Lapak Dibongkar Tanpa Relokasi: Trotoar Lapang PKL Bimbang
PENERTIBAN PKL bukan sekadar menertibkan ruang publik. Ada mata pencaharian yang ikut dipertaruhkan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh: Yogo Triastopo
Lapak-lapak yang selama ini menjadi tempat menggantungkan hidup tak selalu mudah ditinggalkan. Bagi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung, penertiban bukan sekadar persoalan membongkar tempat berjualan atau mengosongkan fasilitas umum. Ada keberlangsungan usaha dan penghasilan keluarga yang ikut dipertaruhkan.
Keberatan pedagang terhadap penertiban pun diperkirakan muncul di sejumlah titik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengakui, penolakan merupakan hal yang wajar karena aktivitas berdagang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.
Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, sebagian pedagang sebenarnya memahami bahwa lokasi yang mereka tempati tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, mereka berharap pemerintah memberikan kebijakan agar usaha tetap bisa berjalan setelah penertiban.
"Penolakan merupakan hal yang wajar. Mereka juga warga masyarakat kita, dan sebenarnya cukup memahami bahwa lokasi yang ditempati bukan peruntukannya. Mereka tahu aktivitas itu melanggar aturan, tetapi pada prinsipnya mereka meminta kebijakan dari pemerintah mengenai kelanjutan usaha," kata Bambang Sukardi, akhir pekan lalu.
Bagi pemerintah, persoalan ini tidak berhenti pada penegakan aturan. Penataan kawasan juga perlu mempertimbangkan nasib masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari berdagang. Karena itu, peran aparat kewilayahan dinilai penting untuk mencari ruang atau area yang memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung sesuai ketentuan.
Bambang berharap, pemerintah kewilayahan dapat membangun kesepakatan bersama para pedagang. Dengan begitu, upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum tidak harus mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk tetap mencari nafkah.
Meski demikian, penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak disertai relokasi ataupun pemberian kompensasi. Pemerintah tetap akan menindak penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Dalam penertiban ini tidak ada relokasi dan tidak ada kompensasi. Namun kami berharap, ada pengaturan bersama agar pedagang tetap memiliki kesempatan berusaha sesuai ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024," ucapnya.
Bambang menegaskan, penataan kawasan bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya. Ruang publik harus tetap menjalankan fungsinya dan tidak digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan.
"Selama penggunaan ruang tidak sesuai peruntukannya, Satpol PP tetap akan melakukan tindakan penertiban. Sebab tujuan utama penataan, adalah mengembalikan fungsi fasilitas umum demi kepentingan masyarakat luas," ujar dia.
Di antara kepentingan menjaga ketertiban kota dan kebutuhan warga mencari penghidupan, pemerintah dihadapkan pada pekerjaan yang tidak sederhana: menata ruang publik tanpa menutup ruang bagi masyarakat untuk tetap berusaha. (gin)
Editor : Inilahkoran

