Linggarjati White Paper Lahirkan Rekomendasi Dongkrak Eskalasi Ekonomi Indonesia 8 Persen

INILAHKORAN, Bandung - Linggarjati kembali menjadi saksi sejarah, namun kali ini bukan sebagai tempat perundingan kemerdekaan, tetapi sebagai lokasi lahirnya strategi besar untuk mengelola aglomerasi perkotaan di Indonesia, salah satunya Metropolitan Rebana. 

Dalam Rebana Expo 2024 yang berlangsung di Linggarjati, Kabupaten Kuningan 20-22 November 2024, 100 perencana kota dari 20 negara dan seluruh provinsi di Indonesia berkumpul untuk merumuskan panduan strategis, yang dituangkan dalam Linggarjati White Paper on Metropolitan Development.

White paper ini menjadi respons terhadap tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Dengan urbanisasi yang terus meningkat, lebih dari 65 persen penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2045.

Pertumbuhan ini menjadi peluang sekaligus ancaman, terutama jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan inovatif.
 
Dokumen ini memberikan rekomendasi komprehensif untuk mendukung pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sambil memastikan kesejahteraan masyarakat, ketahanan lingkungan, dan kemampuan membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

Kepala Badan Pengelola Rebana Bernardus Djonoputro mengakui, wilayah yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.

Meskipun kawasan ini menyimpan potensi besar, perjalanan menuju pertumbuhan inklusif dan merata masih menghadapi berbagai hambatan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

"Banyak wilayah pedesaan dalam kawasan metropolitan belum mendapatkan investasi yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Bernardus dalam keterangan resmi Badan Pengelola Rebana, Sabtu 23 November 2024.

Ketimpangan ini dapat memicu migrasi yang tidak terkendali, memperburuk masalah sosial, dan menekan sumber daya kota. Ia menekankan pentingnya kebijakan terpadu untuk mendukung pembangunan pedesaan. 

Rebana berpotensi menjadi pusat industri manufaktur dan logistik yang menciptakan lapangan kerja besar-besaran. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan ini memerlukan perhatian khusus terhadap integrasi dengan komunitas lokal.

“Pembangunan industri harus melibatkan masyarakat sekitar. Kita harus memastikan transfer keterampilan terjadi dan manfaat ekonomi dirasakan secara langsung. Selain itu, diversifikasi ekonomi menjadi keharusan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu," ujarnya.

Masalah lainnya adalah pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur. Bernardus menyoroti proses yang lamban, biaya tinggi, dan keterbatasan kapasitas fiskal sebagai faktor penghambat. 

Reformasi diperlukan untuk menyederhanakan proses pengadaan lahan. Selain itu, strategi pembiayaan yang lebih inovatif harus diadopsi agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah

"Ketergantungan pada public-private partnerships (PPP) juga dianggap belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Kita harus membuka ruang lebih besar untuk solusi kreatif, termasuk menarik investasi asing dengan kerangka kerja yang lebih adaptif,” tambahnya.

Tantangan besar lainnya adalah tata kelola metropolitan yang terfragmentasi. Perbedaan kebutuhan, persepsi, dan regulasi di tingkat nasional, provinsi, dan lokal sering kali menghambat koordinasi. Bernardus juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pembangunan.

Untuk mengatasi semua tantangan ini, Bernardus menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan visi jangka panjang. Rebana, harus menjadi contoh keberhasilan pembangunan metropolitan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.

“Rebana memiliki potensi besar. Tetapi, untuk mencapainya, kita harus bersatu, bekerja secara strategis, dan mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam setiap langkah pembangunan,” kata Bernardus.

Pembangunan kota dan wilayah yang berkelanjutan kini menjadi prioritas nasional di tengah meningkatnya tantangan urbanisasi dan ketimpangan. 

Presiden Asosiasi Perencana Kota dan Wilayah Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simamarta menyoroti perlunya pendekatan holistik, dalam mengelola ruang perkotaan, termasuk distribusi peran kota dan wilayah, penyediaan infrastruktur sosial, hingga pembiayaan inovatif untuk mewujudkan tata kelola metropolitan yang inklusif dan tangguh.

Urban sprawl atau pertumbuhan kota yang tidak terkendali menjadi salah satu tantangan utama tata ruang wilayah di Indonesia. “Urban sprawl memicu hilangnya lahan produktif, memperburuk kemacetan, dan meningkatkan ketidakseimbangan antarwilayah. Untuk itu, kita perlu mendefinisikan peran kota dan wilayah secara jelas,” ungkapnya.

Menurut Andy, pembenahan infrastruktur dasar harus menjadi langkah pertama dalam mewujudkan pembangunan wilayah metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan. Akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, jalan, dan drainase sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kami usulkan mengusulkan pendekatan kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) maupun (anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pembiayaan harus mengandalkan kombinasi strategi, seperti kemitraan publik-swasta, obligasi kota, hingga mekanisme land value capture," jelasnya. Langkah ini, katanya, dapat mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis tanpa membebani keuangan negara," tuturnya.

Untuk mendukung implementasi white paper pembangunan yang telah dirumuskan, Hendricus berencana melakukan audiensi dengan lima kementerian utama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Dengan tantangan dan peluang yang ada, Hendricus percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. 

“Kuncinya adalah visi yang jelas, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian untuk mengadopsi pendekatan baru. Kita harus membangun kota dan wilayah yang tidak hanya tangguh, tetapi juga inklusif dan manusiawi,” tuturnya.

Kawasan Rebana disebut-sebut sebagai salah satu proyek pembangunan paling ambisius di Indonesia. Dengan hadirnya infrastruktur strategis seperti Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban, wilayah ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya untuk sektor otomotif dan kendaraan listrik. 

Menurut Indonesia Director The Australia-Indonesia Centre, Kevin Evans, pembangunan ini tidak hanya tentang infrastruktur fisik tetapi juga menyangkut transformasi sosial yang mendalam.

“Rebana berpotensi menjadi model pembangunan perkotaan yang inklusif, tetapi kita harus memastikan masyarakat lokal tidak termarjinalkan oleh urbanisasi. Transformasi sosial di kawasan ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan,” ungkap Evans. 

"Urbanisasi biasanya membawa percepatan ekonomi, tetapi kasus di Indonesia sering kali berbeda. Urbanisasi di sini belum sepenuhnya diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini terjadi karena perencanaan yang kurang matang serta minimnya integrasi antara infrastruktur, masyarakat, dan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Rebana membutuhkan pendekatan perencanaan yang holistik. Infrastruktur yang baik harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu beradaptasi dengan pola kehidupan baru.

Evans mengingatkan bahwa pengembangan industri ini harus menciptakan dampak ekonomi yang merata. “Kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi hub otomotif regional, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan kita untuk memastikan masyarakat lokal turut mendapat manfaat langsung, baik melalui lapangan kerja maupun keterlibatan dalam rantai pasok industri,” tandasnya. (Yuliantono)