Mahasiswa Beri Rapor Merah Prabowo-Gibran, MBG dan Dwifungsi ABRI Disorot

INILAHKORAN.ID - Keluarga mahasiswa Pasundan melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui Panca Cipta, mahasiswa menuntut evaluasi kebijakan ekonomi, pendidikan, program prioritas, hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Kritik tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026). Mahasiswa memberikan rapor merah kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, karena menilai sejumlah persoalan mendasar belum mendapat penyelesaian yang memadai.

Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir mengatakan, Panca Cipta memuat lima agenda utama yang menjadi landasan penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap pemerintah.

"Yang pertama itu kita berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan," ujar Muamar.

Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga menempatkan persoalan ekonomi sebagai salah satu evaluasi penting. Mahasiswa menyoroti kondisi nilai tukar rupiah, pergerakan pasar saham, serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Mereka meminta pemerintah membuka secara jelas pengelolaan anggaran negara, terutama hubungan antara pendapatan dan belanja. Bagi mahasiswa, kebijakan ekonomi harus terukur dan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Sorotan juga diarahkan pada sektor pendidikan. Kehadiran program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dipertanyakan, karena pemerintah dinilai perlu memprioritaskan optimalisasi sekolah yang telah tersedia, sebelum mengembangkan program baru dengan kebutuhan anggaran tambahan.

"Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar," katanya.

Dalam Panca Cipta, Keluarga Mahasiswa Pasundan turut mempersoalkan dugaan represivitas aparat TNI-Polri serta keterlibatan anggota militer dalam jabatan sipil. Mahasiswa menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi karena menyangkut perlindungan masyarakat dan prinsip supremasi sipil.

Arya bahkan menilai, perkembangan tersebut menunjukkan kembalinya praktik dwifungsi militer yang selama ini menjadi perhatian dalam demokrasi Indonesia.

"Bagaimana per hari ini Dwifungsi ABRI sudah kembali," ujarnya.

Tak hanya menyasar persoalan aparat, mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kabinet dan program pemerintah. Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi dua program yang turut disorot, di samping kondisi fasilitas sekolah yang dinilai masih belum memadai.

Menurut Arya, program berskala besar seharusnya tidak dijalankan tanpa perencanaan yang matang. Pemerintah perlu menyiapkan kajian, uji coba, dan kerangka konseptual yang jelas agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas struktur kabinet yang dinilai semakin besar. Evaluasi terhadap susunan kabinet dan kinerja pejabat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Agenda terakhir, Panca Cipta menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat pembangunan.

Selain itu, Keluarga Mahasiswa Pasundan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka menilai dampak kebakaran telah menimbulkan korban dan berpotensi meluas hingga memengaruhi negara-negara tetangga.

"Kami dari Bumi Pasundan melihat hal ini bukanlah hal yang biasa dan tidak boleh disepelekan," katanya.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah menjadikan evaluasi kebijakan sebagai langkah konkret, bukan hanya formalitas. Mereka menegaskan, keberhasilan pemerintahan harus diukur dari efektivitas program, transparansi pengelolaan negara, perlindungan masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan.