2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Unpas Bawa Panca Cipta

INILAHKORAN.ID - Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jabar, Selasa (20/10/2026). 

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama bertajuk Panca Cipta guna mengevaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Keluarga Mahasiswa Unpas Muamar Bashir menyampaikan aksi itu menjadi wadah untuk menagih janji pemerintah terkait keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami di sini dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pasundan bersama dengan beberapa pimpinan fakultas yang lain, menyuarakan tentang Panca Cipta yang kita sudah gaung-gaungkan sebagai hal yang harus diciptakan oleh kabinet Prabowo-Gibran untuk menciptakan suatu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia," ujar Muamar di sela-sela aksi.

Muamar menjelaskan lima fokus utama dalam Panca Cipta tersebut meliputi sektor ekonomi, pendidikan, penolakan represivitas aparat, evaluasi kebijakan dan kabinet, serta pemerataan pembangunan.

Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Unpas Arya Rangga merinci poin-poin yang menjadi perhatian mendalam para mahasiswa. Pada sektor ekonomi, massa menyoroti kondisi perekonomian nasional yang dinilai kian memberatkan masyarakat.

"Per hari ini permasalahan rupiah semakin melemah menjadi angka Rp18.000, terus terkait dengan IHSG anjlok menjadi Rp4.000. Itu yang menjadi salah satu faktor konsen awal untuk penyelesaian daripada negara," kata Arya.

Arya juga menyoroti transparansi APBN 2026 yang dinilai menunjukkan ketimpangan antara pendapatan dan pembelanjaan negara.

Di sektor pendidikan, mahasiswa menilai ada ketimpangan kebijakan. Pemerintah dinilai lebih memilih membuat program-program baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Universitas Republik Indonesia daripada memaksimalkan fasilitas sekolah yang sudah ada.

"Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar," tegasnya.

Massa aksi turut mengecam tingkat represivitas aparat dalam menangani aksi demonstrasi serta mengkritik masuknya unsur militer ke ranah sipil dan lingkungan kampus yang memicu kekhawatiran kembalinya praktik Dwifungsi ABRI.

Selain itu, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap postur kabinet yang dinilai semakin membengkak, serta pelaksanaan program-program pemerintah seperti MBG dan KDMP yang dianggap minim kerangka konseptual.

"Terkait dengan kabinet, bagaimana per hari ini kabinet makin hari makin gemuk. Evaluasi ini ditujukan untuk menyeluruh, entah itu program ataupun kabinet," lanjut Arya.

Mengenai pembangunan, mahasiswa mendesak agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak hanya terpusat di wilayah Jawa, melainkan menyentuh daerah-daerah terluar secara adil.

Tak hanya isu nasional, massa aksi juga mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah timur Indonesia sebagai bencana nasional.

"Kita dari Bumi Pasundan menuntut untuk karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena kita ketahui bersama, sudah banyak korban jiwa di sana, bahkan negara-negara tetangga kita sudah merasakan dampaknya," ujarnya.

Mahasiswa meminta DPRD Jabar menggunakan fungsi pengawasannya untuk menyampaikan aspirasi tersebut dan memohon agar pemerintah pusat mengalihkan fokus anggaran demi menanggulangi bencana karhutla.

"Kami berharap sangat bahwa tuntutan kita ini bisa diterima. Bahwasanya DPRD sebagai badan legislatif yaitu pengawas, bisa menekan pemerintah untuk menetapkan karhutla ini sebagai bencana nasional agar semua anggaran difokuskan untuk membasmi karhutla ini," pungkasnya.