Geruduk DPRD Jabar, Mahasiswa Tuntut Rekannya yang Ditangkap 20 Oktober Dibebaskan

INILAHKORAN.ID - Puluhan mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) mendesak Polda Jabar memberikan kejelasan penanganan kasus penangkapan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di kawasan Simpang Lima, Monumen Asia Afrika, pada 20 Oktober 2026 lalu.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi mahasiswa Unpas di Gedung DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026). Mereka menilai, hingga 22 hari sejak penangkapan, belum ada kejelasan mengenai proses hukum yang menjerat rekan mereka.

Presiden Mahasiswa Unpas Muamar Baasir mengatakan, satu mahasiswa Unpas masih ditahan kepolisian. Sementara itu, 19 mahasiswa dari kampus lain juga disebut masih menghadapi persoalan serupa.

Menurut Muamar, mahasiswa Unpas yang ditangkap bukan bagian dari kerumunan demonstrasi. Rekannya itu disebut hanya melintas di sekitar lokasi aksi, sebelum akhirnya diamankan polisi.

"Dia hanya melewati kerumunan aksi pada saat tanggal 20 (Oktober) di Simpang Lima (Monumen Asia Afrika). Tetapi tiba-tiba ditangkap, dan ditemukan ada pisau lipat. Dan pertanyaannya, pisau lipat dari mana?" ujar Muamar.

Dia meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka kronologi penangkapan, hingga keberadaan barang bukti yang disebut ditemukan saat proses pengamanan.

Muamar mengaku juga sempat mendatangi kepolisian untuk melihat berita acara pemeriksaan (BAP) rekannya. Namun, menurut dia, akses terhadap dokumen tersebut tidak diperoleh secara terbuka.

Tak hanya mempersoalkan proses hukum, Muamar turut mengungkapkan adanya dugaan intimidasi menjelang aksi mahasiswa di DPRD Jabar. Dia mengaku merasa mendapat ancaman ketika hendak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

"Kita sebagai mahasiswa sangat kecewa dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Saya sangat berharap bahwa kepolisian Bapak Kapolda Jawa Barat itu bisa membuka hati nuraninya untuk tetap mengedepankan asas pekerjaan dibanding jabatan yang hanya berlaku di tempat ini," katanya.

Selain menuntut kebebasan rekannya, Muamar menegaskan, tuntutan mahasiswa dalam aksi kali ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tiga kali aksi sebelumnya di Gedung DPRD Jabar. Menurutnya, belum adanya penyelesaian atas persoalan yang disuarakan menjadi alasan mahasiswa terus mengulang tuntutan tersebut.

Tuntutan penyelesaian masalah nasional, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kebijakan pemerintah di berbagai sektor masih menjadi fokus mereka.

Mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi program yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat supremasi sipil dan supremasi hukum.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak boleh tertutup oleh dinamika politik nasional, termasuk isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia mempertanyakan dampak isu tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan meminta pemerintah lebih memperjelas arah kebijakan, serta program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

"Rakyat bukan objek. Rakyat adalah orang yang harus dipertuankan keadilan sosial," tegasnya.

Muamar memastikan mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut, sampai pemerintah mengambil langkah konkret. Dia mengingatkan, lambannya respons terhadap aspirasi mahasiswa berpotensi mendorong gelombang aksi dengan skala lebih besar.