Mahasiswa Bandung Geruduk DPRD Jabar, Minta Evaluasi MBG dan Penanganan Karhutla

INILAHKORAN– Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran menjadi sorotan Mahasiswa dalam aksi demonstrasi di DPRD Jawa Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.

Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Persatuan Islam menyampaikan sejumlah tuntutan kepada legislatif. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang dinilai berdampak terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana dan pengalokasian Anggaran Pendidikan.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, M Sidkon Djampi, mengatakan salah satu tuntutan mahasiswa adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Selain itu, mahasiswa meminta evaluasi program MBG dan pemisahan anggarannya dari dana pendidikan.

Mahasiswa Minta Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan

Menurut Sidkon, mahasiswa menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak semestinya mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang telah diamanatkan sebesar 20 persen.

“Yang kedua, soal MBG sekali lagi. MBG mohon dievaluasi, agar dievaluasi. Ditambahkan dari teman-teman Universitas Persatuan Indonesia, agar MBG ini segera dipisahkan anggarannya dari dana pendidikan,” kata Sidkon seusai menerima aspirasi mahasiswa.

Tuntutan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah yang disampaikan dalam aksi demonstrasi. Mahasiswa meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan MBG, termasuk pengaturan anggarannya agar tidak mengurangi porsi dana pendidikan.

Selain persoalan MBG dan karhutla, mahasiswa menyoroti kemiskinan yang masih meluas serta pengangguran tenaga kerja. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah pusat agar penanganannya berjalan lebih efektif.

DPRD Jabar Siapkan Rekomendasi untuk DPR RI

Sidkon memastikan DPRD Jawa Barat akan merumuskan aspirasi mahasiswa menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada DPR RI. Penyampaian aspirasi juga akan dilakukan melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Insya Allah ini akan kita akan kita rumuskan menjadi rekomendasi yang akan kita sampaikan ke DPR RI. Melalui DPR RI termasuk juga melalui fraksi saya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tuntutan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, tindak lanjutnya membutuhkan keterlibatan lembaga legislatif di tingkat nasional.

DPRD Jabar menyiapkan mekanisme formal agar aspirasi yang diterima tidak berhenti pada pertemuan dengan perwakilan mahasiswa.

Menurut Sidkon, draf rekomendasi akan ditandatangani pimpinan DPRD Jabar sebelum dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI melalui surat elektronik dan WhatsApp.

Selain melalui jalur digital, DPRD Jabar juga berencana mengutus perwakilan ke Jakarta untuk menyerahkan dokumen secara langsung. Penyerahan tersebut akan dilengkapi tanda terima sebagai bukti bahwa aspirasi telah disampaikan.

“Yang kedua, besok itu akan ada utusan yang ke Jakarta, langsung ke Sekjen dan ada tanda terimanya,” tuturnya.

DPRD Jabar Pastikan Aspirasi Mahasiswa Memiliki Tindak Lanjut

Langkah penyerahan rekomendasi secara formal tersebut disiapkan untuk menjawab keraguan mahasiswa mengenai kepastian penyampaian tuntutan kepada pemerintah pusat.

Sidkon menegaskan, DPRD Jabar berupaya memastikan aspirasi yang diterima melalui demonstrasi memiliki jalur tindak lanjut yang jelas.

“Bahwa aspirasi di sini tuh tidak akan dibuang di jalan. Akan dibuang seperti halnya tadi disampaikan, jangan-jangan enggak nyampe kayak gitu. Itu kita memastikan, ini secara formalnya ada tanda terimanya,” pungkasnya.

Melalui mekanisme tersebut, DPRD Jabar berharap tuntutan mahasiswa terkait penanganan karhutla, evaluasi MBG, anggaran pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran dapat diteruskan kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.***