Data Desil Berubah Usai Sensus, DPRD Jabar Khawatir Bansos Salah Sasaran

INILAHKORAN.ID-Validitas data Kesejahteraan Masyarakat kembali menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Perubahan status desil yang dialami sejumlah warga setelah proses pendataan dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan program pendidikan yang dibiayai pemerintah.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, A Yamin, mengatakan persoalan tersebut kerap ditemukan dalam kegiatan pengawasan maupun reses yang dilakukannya di sejumlah daerah.

Keluhan masyarakat, kata dia, banyak berkaitan dengan perubahan status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.

Menurut Yamin, sistem desil memang dibutuhkan sebagai instrumen untuk memetakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat sekaligus menentukan prioritas penerima bantuan.

Namun, akurasi data harus terus dijaga dan diperbarui agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap Program Pemerintah.

“Prioritasnya memang desil 4 ke bawah. Tetapi kalau desil 4 sudah terakomodasi dan anggaran masih memungkinkan, desil 5 juga bisa dipertimbangkan,” ujar Yamin, Senin (31/8/2026).

Warga Kurang Mampu Bisa Masuk Desil Lebih Tinggi

Yamin menyoroti masih adanya masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang justru tercatat dalam kelompok desil lebih tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi membuat warga tidak lagi memenuhi kriteria untuk mendapatkan sejumlah bantuan yang seharusnya dapat diakses masyarakat kurang mampu.

“Teknis penentuan desil itu harus diperbaiki. Kondisi riilnya tidak mampu, tetapi dalam dokumen masuk desil 5 atau 6. Ini yang harus lebih cermat,” katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kesesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata masyarakat.

Sebab, kesalahan dalam klasifikasi dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap Bansos maupun Program Pemerintah lainnya.

Status Desil Bersifat Dinamis

Yamin menjelaskan status desil bukanlah klasifikasi yang bersifat permanen.

Posisi seseorang atau sebuah keluarga dalam klasifikasi kesejahteraan dapat berubah mengikuti kondisi sosial dan ekonomi yang mereka alami.

Perubahan pendapatan, pekerjaan hingga kondisi kehidupan keluarga dapat menyebabkan pergeseran posisi dalam klasifikasi desil.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme pendataan dan pemutakhiran data.

Langkah tersebut penting agar data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat terkini.

RT dan RW Diminta Berperan dalam Verifikasi

Menurut Yamin, proses verifikasi data kesejahteraan melibatkan banyak pihak, mulai dari tingkat lingkungan hingga pemerintah.

Ia menilai peran RT, RW, pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta instansi terkait perlu diperkuat.

Pelibatan unsur di tingkat bawah dinilai penting karena mereka memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan verifikasi yang lebih baik, potensi kesalahan dalam menentukan status desil diharapkan dapat diminimalkan.

“Kalau datanya sudah terlanjur tidak sesuai, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Datanya bisa ditinjau kembali,” tutur Yamin.

DPRD Jabar Kawal Keluhan Masyarakat

DPRD Jawa Barat, lanjut Yamin, akan terus mengawal berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan status desil.

Berbagai masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat akan dihimpun untuk kemudian dibahas bersama pemerintah daerah dan mitra kerja terkait.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang memang membutuhkan.

“Ketika ada persoalan di masyarakat, kita catat dan kita bawa untuk dibahas dengan mitra kerja. Itu memang bagian dari tugas kita,” pungkasnya.

Persoalan akurasi data menjadi penting karena status kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan Bansos, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai Program Pemerintah, termasuk sektor pendidikan.***

Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala menjadi salah satu kunci agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.