Ono Surono Dorong Pembangunan Jabar Merata, Desa dan Warga Miskin Jadi Prioritas

INILAHKORAN.ID-Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan.

Momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat dinilai menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembangunan, terutama terkait kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Ono menegaskan, keberhasilan pembangunan Jawa Barat tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.

“Harapannya sederhana, Jawa Barat harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama. Begitu juga masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapat perhatian yang lebih besar. Jadi pembangunan bukan hanya tumbuh, tetapi juga merata dan dirasakan masyarakat,” ujar Ono, Kamis (20/8/2026).

Ono Soroti Ketimpangan Kota dan Desa

Ono mengatakan tantangan pembangunan Jawa Barat pada periode 2025-2029 bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan distribusi manfaat pembangunan berlangsung lebih proporsional.

Menurutnya, ketimpangan antara kota dan desa masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Sejumlah kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pelayanan publik, irigasi hingga akses terhadap kegiatan ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang lebih seimbang.

“Pemerataan pembangunan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara masyarakat di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik dan akses ekonomi,” ucapnya.

Agenda pemerataan tersebut, kata Ono, telah masuk dalam misi ketiga Pemprov Jabar melalui RPJMD 2025-2029. Salah satu fokusnya adalah menekan disparitas pembangunan antara perkotaan dan perdesaan sekaligus memperkecil kesenjangan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya.

Konektivitas Kota dan Desa Perlu Diperkuat

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, Ono mendorong Pemprov Jabar tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas antara kota dan desa harus diperkuat agar masyarakat perdesaan memiliki akses yang lebih luas terhadap pusat ekonomi, lapangan pekerjaan, maupun peluang usaha.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang terhubung dengan pusat ekonomi dapat membuka rantai ekonomi baru di desa. Potensi ekonomi lokal pun diharapkan mampu berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya soal membangun pusat-pusat ekonomi, tetapi juga bagaimana menghubungkan desa dengan pusat pertumbuhan sehingga potensi ekonomi masyarakat bisa berkembang,” ujarnya.

DPRD Jabar Perkuat Pengawasan

Ono memastikan DPRD Jawa Barat akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran Pemprov Jabar.

Namun, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan melihat tingkat penyerapan anggaran. DPRD akan mendorong agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan tidak berhenti pada melihat apakah anggaran sudah terserap atau belum, terpenting apakah program tersebut menghasilkan manfaat dan menjawab persoalan masyarakat. Oleh karena itu, data dan kondisi riil di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas,” tegasnya.

Ono menilai ukuran keberhasilan pembangunan Jawa Barat pada akhirnya harus terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pemerataan agar kemajuan Jawa Barat tidak hanya dinikmati wilayah tertentu.

Dengan demikian, momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat diharapkan menjadi titik evaluasi sekaligus dorongan untuk membangun Jawa Barat yang lebih berkeadilan, berbasis kebutuhan masyarakat, serta tidak meninggalkan desa dan kelompok berpenghasilan rendah.***