Ono Surono Dukung Program Dedi Mulyadi Kelola Lahan PTPN dan Perhutani

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendukung rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil alih pengelolaan lahan PTPN dan Perhutani yang dinilai tidak lagi dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Program yang dimulai di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, tersebut dinilai Ono tidak hanya berkaitan dengan pemulihan lingkungan hulu Citarum, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan dan kehutanan.

“Saya mendukung upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat untuk mengambil alih lahan-lahan Perhutani maupun PTPN yang tidak ditanami dengan jenis tanaman yang sesuai peruntukannya,” kata Ono di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (28/9/2026).

Menurut Ono, persoalan perubahan fungsi lahan tidak hanya terjadi di kawasan Gunung Wayang. Ia menyebut terdapat lahan PTPN di sejumlah daerah Jawa Barat yang menurutnya telah beralih dari perkebunan teh menjadi lahan sayuran.

Ono memperkirakan luas lahan PTPN yang diokupasi masyarakat dan mengalami perubahan dari tanaman teh menjadi sayuran mencapai sekitar 12.000 hektare.

“Dan menurut saya bukan hanya di Gunung Wayang ya, yang rencananya Pak Gubernur ada 1.000 hektar, tapi ada beberapa wilayah yang lain yang kalau ditotal PTPN itu ada yang diokupasi oleh masyarakat itu mencapai 12.000. 12.000 hektar. Yang dari tanaman teh menjadi sayur-sayuran,” ujarnya.

Ia menilai skema yang disiapkan Pemprov Jabar dapat diperluas dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai petani yang melakukan rehabilitasi lahan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.

“Maka kalau ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk Gubernur, untuk mengambil alih, lalu melibatkan rakyat setempat untuk sebagai petaninya, yang menanam, lalu hasilnya juga untuk rakyat tersebut. Selain gaji yang akan dibayarkan per bulan 2,5 juta,” katanya.

Sejumlah daerah seperti Subang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Bogor disebut Ono berpotensi menerapkan program serupa. Menurut dia, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan dan hutan masih menghadapi persoalan ekonomi.

Ono juga menyatakan DPRD Jawa Barat siap mendukung kebutuhan anggaran program tersebut. Namun, besaran anggaran akan dibahas dalam penyusunan APBD Jawa Barat 2027.

Gunung Wayang Jadi Pilot Project

Ono mengatakan Gunung Wayang menjadi salah satu kawasan yang diprioritaskan karena berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan berkaitan dengan Situ Cisanti yang dikenal sebagai titik nol Sungai Citarum.

“Gunung Wayang menjadi prioritas karena Cisanti itu kan titik nolnya Citarum. Dengan program Citarum Harum, ya sudah, ini jadikan pilot dulu. Pilot dulu yang 1.000 hektar,” katanya.

Ia berharap program percontohan seluas 1.000 hektare tersebut dapat berjalan dan menjadi dasar untuk memperluas pengelolaan lahan ke kawasan lain yang memiliki persoalan serupa.

“Wilayah-wilayah lain yang sudah diokupasi oleh masyarakat juga diambil lagi, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena PTPN pun sudah tidak mampu untuk mengambil kembali lahan-lahan yang telah diokupasi itu, dan rakyat di situ kebanyakan menanam sayur-sayuran yang akan sangat berdampak secara lingkungan,” ujarnya.

Terkait kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp120 miliar per tahun, Ono mengatakan dukungan DPRD Jabar akan diberikan setelah pengajuan dan pembahasan anggaran dilakukan.

“Itu kan belum belum dibahas ya. Belum dibahas dan itu kemungkinan untuk 2027. Kan kita baru akan membahas APBD 2027 kan nanti bulan Oktober kan,” katanya.

Meski mendukung, Ono mengingatkan alokasi anggaran tetap harus memperhatikan kebutuhan sektor lain, termasuk pendidikan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Tapi nanti akan kita lihat apakah cukup segitu, tapi di sisi lain juga kita masih menghadapi berbagai macam persoalan yang yang sangat mendasar berkaitan dengan kebutuhan masalah pendidikan, apa segala macam, juga kan kita membutuhkan anggaran. Sehingga, sekali lagi, secara anggaran pasti akan kami dukung. Besarnya berapa, ya tinggal nanti mereka mengajukannya seperti apa,” ujarnya.

Dedi Siapkan Penghijauan Berbasis Kesejahteraan

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan skema pemulihan kawasan hulu Citarum melalui program penghijauan berbasis kesejahteraan masyarakat.

Dalam skema tersebut, petani akan mendapatkan upah untuk menanam sekaligus merawat pohon di lahan yang dikelola pemerintah. Tahap awal program ditargetkan mencakup 1.000 hektare lahan di kawasan Gunung Wayang.

Dengan skema satu petani mengelola dua hektare lahan, Dedi memperkirakan dibutuhkan sekitar 500 orang tenaga kerja untuk tahap awal.

“Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp2,5 juta perbulan. Satu orang 2 hektar. Diperlukan 500 orang,” ujar Dedi di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Dedi, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk penanaman pohon, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan dan kehutanan.

Program penghijauan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Desember 2026. Pemprov Jabar memperkirakan jumlah petani yang terlibat dapat mencapai 4.000 orang dengan kebutuhan anggaran pengupahan sekitar Rp10 miliar per bulan atau Rp120 miliar per tahun.

Dedi menilai pengelolaan kawasan hulu Citarum berkaitan erat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah hilir. Ia menyebut kerusakan kawasan hulu dapat berdampak terhadap sedimentasi, banjir, lingkungan, serta pasokan air bagi pembangkit listrik dan kawasan industri di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

“Setelah itu lahir kawasan industri di Purwakarta, Karawang, Bekasi, perputaran uangnya puluhan triliun dalam setiap bulan. Kalau Citarum mengering, Cisanti mengering, Gunung Wayangnya mengering, maka industri di situ akan mati,” jelasnya.