Faisal Haris: Terlalu Dini Bicara Pilkada 2030, Cimahi Masih Punya Banyak PR

INILAHKORAN.ID-Munculnya wacana kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2030 di tengah jalannya pemerintahan saat ini dinilai belum tepat.

Figur politik yang juga menjabat sebagai unsur Pimpinan Dewan Etik, Faisal Haris, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat dibanding membahas suksesi kepemimpinan yang masih jauh.

Politisi Partai Golkar yang berpengalaman di Daerah Pemilihan Jawa Barat I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi itu menilai pembahasan Pilkada 2030 berpotensi mengalihkan perhatian dari tugas utama pemerintah, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Secara etika politik, menurut saya kurang tepat apabila pembahasan Pilkada 2030 sudah mulai dimunculkan ketika pekerjaan pemerintahan saat ini masih menuntut perhatian penuh," kata Faisal Haris, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat kepada para pemimpin saat ini harus digunakan sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi warga, bukan membangun panggung politik menjelang kontestasi lima tahun mendatang.

"Amanah rakyat yang diberikan hari ini bukan untuk membangun panggung politik lima tahun ke depan, melainkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat," ujarnya.

Faisal menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Cimahi. Mulai dari perbaikan infrastruktur, penataan kawasan perkotaan, penanganan kemacetan, pengelolaan sampah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja juga dinilai membutuhkan perhatian serius sehingga seluruh energi pemerintah seharusnya difokuskan pada penyelesaian persoalan tersebut.

"Masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang bekerja, bukan kepemimpinan yang mulai sibuk mempersiapkan panggung politik berikutnya," tegasnya.

Dalam pandangannya, dukungan masyarakat terhadap seorang pemimpin tidak dibangun melalui deklarasi politik yang terlalu dini, melainkan melalui hasil kerja yang nyata.

Menurut Faisal, rekam jejak, keberanian mengambil keputusan, dan capaian pembangunan akan menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan publik.

"Jika kinerja terbukti berhasil, dukungan masyarakat akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu didahului oleh manuver politik yang prematur," katanya.

Ia juga menilai masyarakat kini semakin cerdas dalam menilai kualitas kepemimpinan. Publik, menurutnya, tidak lagi mudah terpengaruh oleh pencitraan ataupun wacana suksesi yang terus digulirkan jauh sebelum waktunya.

Sebaliknya, masyarakat akan memberikan penilaian berdasarkan kemampuan pemimpin menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga selama masa jabatannya.

"Rakyat memilih untuk melihat hasil kerja, bukan melihat siapa yang paling cepat berkampanye. Jika Kota Cimahi belum mampu keluar dari berbagai persoalan mendasarnya, maka terlalu dini berbicara tentang Pilkada berikutnya," tegas Faisal.

Ia pun mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata, bukan dijadikan batu loncatan menuju kontestasi politik yang waktunya masih jauh.

"Perlu diingat, jabatan publik itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata, bukan batu loncatan menuju kontestasi yang belum tiba waktunya," tandasnya.***