Kantongi Surat Fraksi Nasdem, Isu Mosi Tidak Percaya Pimpinan DPRD Cirebon Menguat

INILAHKORAN.ID - Pengamat kebijakan publik Nana Suhana mengaku telah mengantongi surat resmi Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Cirebon yang ditujukan kepada pimpinan DPRD terkait tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ.

Surat bernomor 63/FP-Nasdem/DPRD/IX/2026, bersifat penting dan tertanggal 8 September 2026 tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem Asep Zaenudin Budiman dan Sekretaris M Teguh Setiawan.

Menurut Nana, keberadaan surat tersebut menunjukkan persoalan di internal DPRD terkait tunjangan perumahan telah memasuki tahap serius. Dia bahkan menilai dinamika tersebut dapat menjadi momentum munculnya mosi tidak percaya anggota DPRD terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024–2029.

Nana menjelaskan, dalam surat itu Fraksi Nasdem menyampaikan tiga poin penting kepada pimpinan DPRD. Pertama, meminta rasionalisasi besaran tunjangan perumahan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kewajaran, rasionalitas, kemampuan keuangan daerah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kedua, besaran tunjangan perumahan diminta mengacu pada kajian standar harga pasar atau appraisal yang dilakukan lembaga penilai independen.

Ketiga, pemerintah daerah bersama Sekretariat DPRD diminta segera melakukan penyesuaian regulasi daerah, khususnya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tunjangan pimpinan dan anggota DPRD agar sesuai dengan amanat SE Mendagri.

Surat tersebut juga secara eksplisit menyinggung pentingnya akuntabilitas serta pencegahan temuan dalam pemeriksaan tata kelola keuangan daerah.

Nana menilai surat tersebut tidak dapat dilepaskan dari kegaduhan yang terjadi di internal DPRD Kabupaten Cirebon dalam beberapa bulan terakhir.

"Sudah saya peringatkan berkali-kali bahwa anggota DPRD beberapa bulan terakhir terus gaduh terhadap kebijakan Ketua DPRD dan gaya kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Ini sudah tidak sehat. Kalau terus gaduh, kapan benar-benar fokus bekerja untuk rakyat," kata Nana.

Menurut Nana, kegaduhan salah satunya dipicu proses penyesuaian tunjangan perumahan dan transportasi DPRD berdasarkan rekomendasi KJPP yang menurutnya belum dilaksanakan. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan kekhawatiran sejumlah anggota terhadap kemungkinan munculnya temuan pemeriksaan.

Atas dinamika tersebut, Nana secara terbuka menyatakan dukungannya apabila fraksi-fraksi mengambil langkah politik berupa mosi tidak percaya.

"Kami mendukung langkah-langkah fraksi untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon hari ini," tegas Nana.