Nasdem Kabupaten Cirebon Instruksikan Fraksi DPRD Bela Warga Terdampak Krisis BPJS PBI

INILAHKORAN.ID - Partai Nasdem Kabupaten Cirebon menyoroti penurunan anggaran jaminan sosial BPJS penerima baituan Iuran (PBI) yang berdampak pada pemblokiran kepesertaan ribuan warga miskin. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Cirebon Dade Mustofa Efendi mengatakan, partainya telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Nasdem di DPRD Kabupaten Cirebon untuk mengambil langkah konkret. Mereka akan memanggil instansi terkait guna meminta penjelasan atas kebijakan tersebut.

"Partai Nasdem tidak ingin hak dasar masyarakat kecil terabaikan. Fraksi kami di DPRD diminta bersikap kritis dan mendorong klarifikasi kepada dinas terkait terkait penurunan anggaran kesehatan yang berdampak pada kepesertaan BPJS PBI," ungkap Dade, Jumat 23 Januari 2026.

Menurut Dade, kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dia menekankan, pemerintah daerah perlu segera melakukan penyesuaian atau refocusing anggaran untuk menutup kekurangan kuota BPJS PBI.

"Urusan kesehatan menyangkut keselamatan jiwa. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses layanan hanya karena kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif," ungkapnya.

Selain persoalan anggaran, Nasdem juga menyoroti adanya keluhan masyarakat terkait dugaan perlakuan diskriminatif terhadap pasien BPJS PBI di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit daerah.

Dade menyebut pihaknya menerima laporan mengenai pelayanan yang dinilai kurang ramah dan lambat bagi pasien BPJS PBI dibandingkan pasien umum. Dia meminta Fraksi Nasdem mendorong Dinas Kesehatan serta manajemen rumah sakit untuk melakukan pembenahan dan penertiban apabila ditemukan pelanggaran standar pelayanan.
"
Pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil dan humanis kepada seluruh pasien tanpa membedakan latar belakang ekonomi,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPD Nasdem Kabupaten Cirebon juga meminta pemerintah daerah membuka data validasi kepesertaan BPJS PBI secara transparan agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penonaktifan peserta. Selain itu, layanan gawat darurat diminta tetap berjalan bagi warga yang kepesertaannya terblokir.

"DPD Nasdem akan terus mengawal persoalan tersebut hingga akses layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon dapat kembali terpenuhi secara optimal," tukasnya.