Nasdem Soroti PAD Turun dan Utang Rp3,4 Triliun dalam Perubahan APBD Jabar 2026

INILAHKORAN.ID - Fraksi Partai Nasdem DPRD Jabar menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026. 

Mulai dari turunnya pendapatan asli daerah (PAD), rendahnya realisasi anggaran, peningkatan belanja daerah, hingga rencana penambahan utang sebesar Rp3,4 triliun.

Sorotan tersebut disampaikan Bendahara Fraksi Partai Nasdem Sri Wahyuni Utami saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Senin (1/9/2026).

Menurut Sri, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang transparan terkait koreksi PAD yang mencapai Rp1,57 triliun dalam perubahan APBD tahun berjalan.

"Meminta penjelasan yang terang mengenai penyebab koreksi PAD tersebut. Apakah karena perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan, penurunan penerimaan pajak, perubahan asumsi ekonomi, atau karena target awal yang memang terlalu optimistis?" ujar Sri.

Fraksi Nasdem menilai, penguatan PAD tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan pungutan. Pemerintah harus memperluas basis ekonomi, mengoptimalkan aset daerah dan BUMD, mempercepat digitalisasi sistem pungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, Nasdem juga menyoroti kinerja realisasi APBD hingga semester pertama 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi pendapatan baru mencapai 42,74 persen, sedangkan realisasi belanja berada di angka 40,19 persen.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Nasdem meminta pemerintah mengungkap program dan kegiatan yang penyerapannya masih rendah, faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan, serta potensi kegiatan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

"Perubahan APBD harus menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berdasarkan kinerja nyata, bukan sekadar penyesuaian angka anggaran," tegasnya.

Nasdem juga mempertanyakan kebijakan penambahan belanja daerah, di tengah penurunan pendapatan. Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah turun Rp2,27 triliun, sementara belanja justru naik Rp391,55 miliar menjadi Rp30,82 triliun.

Perhatian khusus diberikan terhadap kenaikan belanja modal yang mencapai Rp590,04 miliar. Menurut Sri, setiap tambahan anggaran harus memiliki dasar yang kuat dan berorientasi pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

"Setiap tambahan anggaran harus memiliki prioritas, target output dan outcome yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hemat kami, tingginya serapan anggaran bukan ukuran keberhasilan apabila tidak menghasilkan dampak nyata bagi rakyat," ucapnya.

Dalam aspek ketahanan fiskal, Fraksi Nasdem mencermati penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp328,81 miliar menjadi Rp252,54 miliar. Pemerintah diminta memastikan efisiensi tersebut tidak mengurangi kapasitas daerah dalam menghadapi bencana maupun kondisi darurat.

Fraksi Nasdem juga menyoroti proyeksi defisit APBD yang mencapai sekitar Rp3,26 triliun. Dengan pendapatan daerah sebesar Rp27,85 triliun dan belanja Rp30,82 triliun, pemerintah diminta memastikan sumber pembiayaan yang jelas dan tidak membebani fiskal daerah pada masa mendatang.

Selain itu, Nasdem mempertanyakan penyertaan modal kepada bank bjb sebesar Rp50 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan urgensi kebijakan tersebut, kondisi aktual perusahaan, kemampuan pendanaan operasional secara mandiri, serta arah pengembangan bjb ke depan.

Namun, perhatian terbesar Fraksi Nasdem tertuju pada rencana penambahan utang daerah sebesar Rp3,4 triliun yang tercantum dalam skema pembiayaan perubahan APBD.

"Inilah salah satu perhatian utama Fraksi Partai Nasdem. Pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan dari utang sebesar Rp3,4 triliun pada saat yang sama ketika pendapatan daerah turun Rp2,27 triliun dan PAD turun Rp1,57 triliun. Karena itu, pertanyaan kami bukan hanya untuk apa utang tersebut digunakan, tetapi yang jauh lebih penting: dari mana utang tersebut akan dibayar?" ungkap Sri.

Nasdem meminta pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka peta pembayaran utang, mulai dari besaran cicilan pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, sumber pembayaran, hingga dampaknya terhadap ruang fiskal Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang.

"Jangan sampai keputusan menambah utang hari ini justru mengurangi kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat di masa depan," ujarnya.

Sri menegaskan, Fraksi Nasdem tidak menolak utang sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Namun, utang harus dikelola secara hati-hati, produktif, dan memiliki kemampuan bayar yang terukur.

"Bagi Fraksi Partai Nasdem, persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya pemerintah daerah berutang. Persoalannya adalah apakah utang tersebut dikelola secara sehat, digunakan secara produktif, dan mampu dibayar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat Jawa Barat," tandasnya.