DPRD Jabar Soroti Pendapatan Turun, Pinjaman Daerah Rp3,4 Triliun Jadi Sorotan

INILAHKORAN.ID-Seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Di sisi lain, belanja daerah masih dipertahankan tinggi sehingga muncul kebutuhan pembiayaan melalui rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun.

Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Senin (1/9/2026).

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, sembilan fraksi DPRD Jabar memberikan sejumlah catatan kritis terhadap postur APBD Perubahan 2026.

Salah satu perhatian utama berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

"Kalau saya melihat dari pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh setiap fraksi, itu sebagian besar mempertanyakan turunnya pendapatan, kemudian belanja yang tetap dipertahankan tinggi," kata Iswara.

Pendapatan Turun, Belanja Tetap Tinggi

Menurut Iswara, kondisi tersebut menimbulkan celah fiskal dalam struktur APBD Jawa Barat 2026.

Kekurangan anggaran tersebut direncanakan ditutup melalui skema pinjaman daerah yang saat ini masih dalam proses.

"Nah, sehingga ada gap antara belanja yang tinggi dan pendapatan yang turun. Kekurangannya ditutup dari pinjaman daerah tadi, yang direncanakan sebesar Rp3,4 triliun dari PT SMI, dari Kementerian Keuangan. Nah, ini yang sedang berjalan," ujarnya.

Rencana pinjaman tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian dari anggota DPRD Jabar karena berkaitan langsung dengan struktur pembiayaan daerah.

Pembiayaan APBD Naik Jadi Rp3,5 Triliun

Iswara menjelaskan, pembiayaan menjadi salah satu komponen yang mengalami perubahan cukup signifikan dalam APBD 2026.

Nilai pembiayaan disebut meningkat dari sekitar Rp358 miliar menjadi Rp3,5 triliun. Kenaikan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan struktur anggaran.

"Pembiayaan yang meningkat dari Rp358 miliar menjadi Rp3,5 triliun. Pembiayaan itu sehingga kemudian akhirnya tetap balanced budget, SILPA-nya nol, jadi tetap nol," tuturnya.

DPRD Minta Rincian Penggunaan Pinjaman

Selain mempertanyakan sumber pembiayaan, sejumlah fraksi DPRD Jabar juga meminta penjelasan lebih detail mengenai penggunaan dana pinjaman.

DPRD ingin mengetahui bagaimana dana tersebut akan didistribusikan, termasuk perangkat daerah (OPD) yang akan menerima anggaran serta program dan kegiatan yang akan dibiayai.

"Ada juga pertanyaan terkait dengan rincian dari belanja yang Rp3,4 triliun itu tersebar di berapa OPD, di berapa kegiatan, dan kegiatan apa saja," kata Iswara.

Menurutnya, rincian tersebut diperlukan agar penggunaan dana pinjaman dapat diketahui secara jelas dan terukur.

Ada Pergeseran Pos Belanja

Dalam pembahasan P-APBD Jabar 2026, DPRD juga mencermati adanya pergeseran sejumlah pos belanja.

Pergeseran tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap catatan dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Termasuk juga ada sedikit pergeseran belanja. Sedikit pergeseran belanja yang hasil catatan Kemendagri kita ikuti. Catatan Kemendagri ada beberapa catatan, kita ikuti di perubahan ini," ujarnya.

Beberapa pos anggaran yang sebelumnya masuk kategori belanja tidak langsung akan dialihkan menjadi belanja langsung yang dikelola oleh perangkat daerah.

"Sehingga yang semula murni misalnya itu belanja tidak langsung, sekarang di perubahan menjadi belanja langsung, ada di OPD kita. Itu beberapa hal yang kemungkinan akan terjadi di perubahan anggaran ini," pungkasnya.***