Pinjaman Rp3,4 Triliun Pemprov Jabar Belum Final, Bisa Batal Jika TKD dan DBH Cair

INILAHKORAN.ID-Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dipastikan belum menjadi keputusan final.

Skema pembiayaan tersebut disiapkan di tengah tekanan fiskal Jawa Barat setelah Transfer ke Daerah (TKD) berkurang sekitar Rp2,458 triliun. Selain itu, Pemprov Jabar masih menunggu pencairan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dalam dua tahun terakhir disebut mencapai hampir Rp4 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, dari tagihan DBH yang sudah memiliki dasar pencairan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebesar Rp1,22 triliun, Jawa Barat baru menerima Rp19 miliar.

"Saya buka saja, yang transfer ke daerah kita masih berupaya supaya ada tambahan lagi, tapi sampai saat ini belum. Yang Permenkeu, yang tagihan kita terhadap dana bagi hasil, yang sudah ada Permenkeu-nya tinggal mencairkan, dari Rp1,22 triliun itu hanya (baru) didapatkan Rp19 miliar," ujar Iswara di Kantor DPRD Jabar, Rabu (26/8/2026).

pinjaman Rp3,4 triliun untuk Jaga Program Prioritas

Menurut Iswara, kondisi fiskal tersebut membuat Pemprov Jabar harus menyiapkan alternatif pembiayaan agar sejumlah program prioritas tidak ikut terpangkas.

Program yang dipertahankan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, infrastruktur jalan, jembatan, irigasi hingga penerangan jalan umum (PJU).

"Jadi kita nagih Rp1,22 triliun, cairnya hanya Rp19 miliar. Nah, agar komitmen kita semua program kegiatan baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, daya beli, infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, PJU itu semua berjalan, tidak bisa dihindari, ya pinjaman daerah," katanya.

Iswara menjelaskan, pendapatan Jawa Barat pada 2026 sebelumnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp30,1 triliun. Namun, angka tersebut turun menjadi sekitar Rp27,8 triliun.

Di sisi lain, volume APBD Jawa Barat justru diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp30,4 triliun menjadi Rp31,5 triliun. Salah satu faktor peningkatan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan melalui rencana pinjaman daerah.

"Masuknya di dalam struktur APBD pinjaman daerah itu masuk ke penerimaan pembiayaan. Sehingga penerimaan pembiayaan kita dari Rp380 miliar menjadi Rp3,5 triliun. Karena ada tambahan Rp3,4 triliun tadi," ujarnya.

Bukan untuk Menutup Seluruh Defisit APBD

Iswara menegaskan, pinjaman Rp3,4 triliun bukan digunakan untuk menutup seluruh defisit APBD Jawa Barat yang disebut mencapai sekitar Rp5,9 triliun.

Pemprov Jabar terlebih dahulu melakukan kajian dan menyaring program yang dianggap paling prioritas dan mendesak.

"Jadi kita melakukan pinjaman itu Rp3,4 triliun. Hanya Rp3,4 triliun. Jadi setelah defisit Rp5,9 triliun, kemudian kita buat kembali kajian, yang prioritas-prioritas yang mana saja, kebutuhan kita ternyata yang mendasar sekali, yang mendesak sekali ya Rp3,4 triliun," ungkapnya.

Rencana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan infrastruktur yang tersebar di 11 organisasi perangkat daerah (OPD).

"Rinciannya ada tersebar di 11 OPD. Ada sekitar 100 sekian kegiatan tersebar di 11 OPD dan tadi semuanya infrastruktur, karena untuk PT SMI itu hanya bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya infrastruktur," jelas Iswara.

DPRD Jawa Barat, lanjut dia, memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut karena Pemprov Jabar dinilai berupaya mempertahankan target pembangunan di tengah menyempitnya ruang fiskal.

pinjaman Rp3,4 triliun Bisa Batal Digunakan

Meski pengajuan pinjaman terus berjalan, Iswara memastikan pinjaman Rp3,4 triliun masih bisa batal digunakan apabila pemerintah pusat mencairkan TKD dan DBH yang sedang ditunggu Jawa Barat.

Menurutnya, keputusan akhir baru dapat ditentukan menjelang penetapan APBD Perubahan Jawa Barat 2026.

"Kalau memang ternyata nanti dalam perjalanan TKD ternyata cair, dana bagi hasil dibayar, TKD kita cair Rp2,4 triliun, kemudian TKD dibayar Rp1,2 triliun, yang sudah pasti kan ada angkanya, ya mungkin tidak jadi. Toh ini kan masih dalam pembahasan, sekarang aja belum berjalan. Kita masih punya waktu sampai dengan penetapan APBD Perubahan 2026," kata Iswara.

Penetapan APBD Perubahan 2026 ditargetkan selesai sekitar pertengahan September 2026. Artinya, Pemprov Jabar masih memiliki waktu untuk menghitung kembali kebutuhan pembiayaan sebelum mengambil keputusan final.

"Ya kalau ternyata udah cair ya kita tidak gunakan, kan kita bayar. Kan kita harus dicicil, harus dibayar. Berarti tahun depan kita bayar aja langsung Rp2 triliun gitu kita bayar, selesaikan," imbuhnya.

Rp3,28 Triliun Telah Mendapat Persetujuan

Sementara proses pembahasan terus berlangsung, pengajuan kegiatan kepada PT SMI juga telah berjalan. Dari total rencana pinjaman Rp3,4 triliun, sekitar Rp3,28 triliun disebut telah mendapatkan persetujuan.

"Enggak, diajukan dulu kegiatannya, yang sudah ada di APBD murni, diajukan kegiatannya, harus infrastruktur, nanti mereka kaji. Nah dari Rp3,4 triliun total nominal ya, dengan sekian ratus kegiatan tersebar di 11 OPD, sudah sekitar Rp3,28 triliun sudah disetujui," ungkap Iswara.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp111 miliar dari total pengajuan yang belum memperoleh persetujuan.

Iswara menyebut proses tersebut dapat berjalan bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan karena perubahan RKPD 2026 telah menjadi salah satu dasar perencanaan.

"Iya, karena mereka mengiyakan, karena yang kita dahulukan kemarin adalah perubahan RKPD. Kalau RKPD kan domainnya eksekutif. Mereka sudah me-review RKPD sebelum mengajukan itu, sehingga masuk payung hukumnya RKPD perubahan kemarin," tuturnya.

Keputusan Bergantung Pencairan TKD dan DBH

Iswara menegaskan, rencana pinjaman daerah tersebut bukan keputusan yang otomatis harus direalisasikan seluruhnya. Pemprov Jabar masih akan melihat perkembangan penerimaan TKD dan pencairan DBH dari pemerintah pusat.

Jika dana transfer dan DBH yang ditunggu akhirnya cair sesuai kebutuhan, pinjaman dapat dikurangi bahkan tidak digunakan.

Sebaliknya, apabila tekanan fiskal masih berlanjut, pembiayaan melalui PT SMI menjadi salah satu opsi untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan, khususnya sektor infrastruktur.

Dengan skema tersebut, rencana pinjaman Rp3,4 triliun diposisikan sebagai opsi pembiayaan untuk menjaga program prioritas, bukan cek kosong bagi Pemprov Jabar.***