PPAK Sebut KPK Tunggu Restu Prabowo untuk Umumkan Tersangka Korupsi Kabupaten Bogor

INILAHKORAN.ID - Tidak ada hari tanpa aksi unjuk rasa di Bumi Tegar Beriman. Kali ini, giliran aktivis yang tergabung dalam Pemuda Peduli Anti korupsi (PPAK) unjuk suara.

Hal itu buntut dari terungkapnya dugaan pemotongan upah pungut karyawan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dan pengaturan pemenang lelang smart board di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh penyidik Komisi Pemberantas korupsi (KPK). 

Risman Launtu, selaku Penasehat PPAK, menilai aksi unjuk rasa dilakukan untuk mendesak KPK menentukan tersangka. Padahal, para aktivis meyakini penyidik KPK sudah cukup mengantongi alat bukti.

KPK disebut Risman Launtu, tinggal menunggu restu Prabowo Subianto karena bagaimanapun Bupati Bogor Rudy Susmanto merupakan salah satu kader terbaik Partai Gerindra.

"Kami menilai penyidik KPK sudah cukup mengantongi alat bukti, dan mereka tinggal menunggu restu Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Presiden RI untuk menentukan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemkab Bogor," kata Rusman Launtu kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Dia menuturkan, Bupati Bogor Rudy Susmanto harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya yang diduga melakukan dugaan korupsi.

Pemuda asal Ternate itu pun meminta Bupati Bogor menjelaskan, atas peristiwa-peristiwa seperti penjemputan pejabat Pemkab Bogor dan penggeledahan penyidik KPK di Kantor Dinas Pendidikan, Bappenda dan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"Bupati Bogor harus menjawab dan mengklarifikasi, agar semua yang viral di media, tidak menjadi narasi negatif tentang kinerja Pemkab Bogor, di mata masyarakatnya," tuturnya.