Masyarakat Bogor Desak KPK Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi, Ancam Tidak Bayar Pajak

INILAHKORAN.ID - Gelombang unjuk rasa terkait dugaan korupsi di Kabupaten Bogor terus mengalir. Kali ini, masyarakat yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) berunjuk rasa di KPK.

Ketua PMBB Oman Pribadi mendesak penyidik KPK segera menetapkan tersangka dalam dugaan perkara pemotongan upah pungut karyawan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dan pengaturan pemenang pengadaan barang jasa di Kabupaten Bogor.

Apalagi, sebelumnya penyidik KPK sudah menggeledah dan mengamankan dokumen dari Kantor Bappenda, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Tak hanya itu, KPK pada Rabu (19/8) kemarin juga mengamankan alat bukti berupa uang sebesar Rp1,5 miliar dari pejabat Bappenda Kabupaten Bogor, di Cibinong.

"Kami desak penyidik KPK segera menetapkan tersangka dalam dugaan perkara pemotongan upah pungut karyawan Bappenda dan pengaturan pemenang pengadaan barang jasa. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi," kata Omankepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Perwakilan warga Bogor Selatan Azet Basyumi yang juga bagian dari PMBB mengaku tidak boleh ada praktik tindak pidana korupsi di halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kabupaten Bogor adalah halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto. Oleh karenanya, penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor ini tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman," tutur Azet.

Dia menegaskan, akibat dugaan pemotongan upah pungut karyawan Bappenda dan pengaturan pemenang pengadaan barang jasa,  saat ini masyarakat enggan membayar pajak.

"Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka, kalau belum, kami enggan membayar pajak," tegasnya.