Dedie Dorong APPMBGI Kota Bogor Optimalkan Program MBG

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bogor menerima audiensi dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor di Ruang Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor pada Selasa (1/9/2026). 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim membahas adanya surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait standar yang telah ditetapkan.

Dedie menuturkan, pihaknya telah menerima surat tersebut dan menyampaikannya kepada pihak dapur SPPG yang tertera dalam surat tersebut terkait standar dan berbagai kelengkapan perizinan.

"Saat ini total penerima manfaat MBG di Kota Bogor, baik anak-anak, lansia, maupun ibu hamil melalui Posyandu, berkisar 335.000 penerima. Untuk itu, saya meminta agar sebaran SPPG merata di Kota Bogor sesuai dengan jumlah penerima manfaat," ungkap Dedie.

"Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kami daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang," tambah Dedie.

Dedie menerangkan, agar pihak SPPG menjaga kualitas makanan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. 

"Di samping itu, keberadaan SPPG diharapkan juga membantu meningkatkan perekonomian warga dengan memberdayakan masyarakat yang berada pada desil satu hingga lima," terangnya.

Sementara itu, Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim mengatakan, bahwa pihaknya melakukan koordinasi terkait keberadaan dapur MBG yang ada di Kota Bogor. Wali Kota Bogor juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. 

"Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemkot Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN," terangnya.

Teguh menjelaskan, beberapa hal yang dibahas yakni adanya titik-titik SPPG yang sudah ditentukan oleh BGN sejak lama, namun saat ini sedang dimoratorium. Saat ini, dari 228 titik di Kota Bogor sudah ada 143 SPPG. Sehingga untuk bisa menyasar penerima manfaat, pihaknya menyampaikan agar dilakukan akselerasi terhadap dapur-dapur yang layak dan sudah memiliki izin.

"Namun, saat ini jumlah pengajuan untuk dapur cukup banyak. Sehingga diperlukan pemetaan lebih lanjut agar tidak terjadi kelebihan dapur. Kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat. Sehingga memang jumlah dapur di Kota Bogor ini cukup banyak ya," jelasnya.

"Itu yang menjadi concern pertama dari Pak Wali. Jadi jumlah dapur yang cukup banyak yang ada di Kota Bogor dengan perbandingan jumlah penerima manfaat, sehingga itu yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut," tambah Teguh.

Mengenai kebermanfaatan MBG, Teguh mengatakan pihaknya terus mengingatkan SPPG agar selalu sesuai standar pelayanan atau SOP, karena manfaat ini untuk anak-anak Indonesia di masa depan. Bahwa dapur-dapur di Kota Bogor telah memprioritaskan warga sekitar maupun warga Kota Bogor yang berada pada desil satu hingga tiga.

"MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga. Itu yang sangat berguna sehingga adanya peningkatan kesejahteraan. Berdampak ekonomi untuk masyarakat di Kota Bogor," pungkasnya.