Biaya BRT Bandung Raya Rp200 Miliar per Tahun, Kota Bandung Siapkan Rp56 Miliar

INILAHKORAN.ID-Pembiayaan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya akan melibatkan enam pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu kesepakatan bersama terkait mekanisme pembagian biaya sebelum mencairkan kontribusi melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional transportasi publik tersebut. Namun, pencairan belum dilakukan karena perhitungan kontribusi masing-masing daerah masih dalam pembahasan.

“Anggarannya sudah kita siapkan, tetapi pembayarannya masih ditahan. Kita perlu memastikan dulu kesepakatan bersama, termasuk bagaimana perhitungan kontribusi masing-masing daerah,” kata Farhan, Selasa (25/8/2026).

Enam Daerah Patungan Biaya BRT Bandung Raya

Farhan menjelaskan, enam pemerintah daerah yang akan terlibat dalam pembiayaan PSO BRT terdiri atas Pemprov Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Keenam daerah tersebut akan berkontribusi terhadap kebutuhan operasional layanan transportasi publik yang saat ini dijalankan melalui Metro Jabar Trans (MJT) beserta layanan feeder.

Menurut Farhan, operasional yang masuk dalam layanan BRT telah berlangsung sejak 1 hingga 31 Agustus 2026. Setelah periode tersebut, tagihan PSO diperkirakan mulai diterbitkan pada awal September.

“Informasinya tagihan akan mulai keluar sekitar 1 sampai 5 September. Karena itu, kita masih punya waktu untuk mengecek dan merekonsiliasi angkanya agar perhitungannya rasional dan bisa diterima semua daerah,” ujarnya.

Kebutuhan PSO BRT Capai Rp200 Miliar per Tahun

Farhan mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan PSO BRT Bandung Raya diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.

Dari total kebutuhan tersebut, Kota Bandung diperkirakan menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar. Porsinya disebut mencapai hampir 25 persen.

“Kalau melihat porsinya, Kota Bandung memang cukup besar. Dari kebutuhan sekitar Rp200 miliar setahun, bagian Kota Bandung sekarang hampir 25 persen,” ujar Farhan.

Pemkot Bandung sendiri telah menyiapkan anggaran sekitar Rp49 miliar hingga Rp56 miliar untuk mendukung operasional BRT.

Namun, angka tersebut belum menjadi nominal final yang wajib dibayarkan. Pemkot Bandung masih menunggu hasil rekonsiliasi serta kesepakatan antarpemerintah daerah.

“Anggarannya sudah ada, kisarannya sekitar Rp49 sampai Rp56 miliar. Tetapi berapa yang benar-benar harus dibayarkan, kita tunggu hasil perhitungan dan kesepakatan bersama,” jelasnya.

PSO BRT untuk Gaji Pengemudi hingga Perawatan

Farhan menjelaskan, skema PSO diperlukan untuk menopang berbagai kebutuhan operasional layanan transportasi publik di kawasan Bandung Raya.

Komponen pembiayaan tersebut antara lain mencakup gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Karena layanan BRT melintasi wilayah administratif sejumlah daerah, pembiayaan juga perlu ditanggung bersama melalui kontribusi masing-masing pemerintah daerah.

“PSO itu untuk mendukung operasional. Ada biaya pengemudi, bahan bakar, perawatan kendaraan, pengadaan dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi masing-masing daerah memberikan kontribusi terhadap subsidi operasional,” tandasnya.

Farhan berharap pembahasan pembiayaan BRT Bandung Raya dapat menghasilkan skema yang transparan, rasional, dan disepakati seluruh pemerintah daerah.

Kesepakatan tersebut dinilai penting agar operasional transportasi publik dapat terus berjalan sekaligus memastikan pembiayaan BRT tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.***