BRT Bandung Raya Progresnya di Bawah 10%, Pengamat Soroti Buruknya Komunikasi

INILAHKORAN.ID - Progres pembangunan infrastruktur bus rapid transit BRT Bandung Raya terbilang rendah karena masih di bawah 10 persen. Padahal, moda transportasi massal tersebut mengaspal pada medio 2027.

Menyikapi hal itu, pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menilai persoalan rendahnya progres pembangunan BRT Bandung Raya tersebut terjadi akibat buruknya komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sebanyak 18 koridor yang dijadwalkan beroperasi pada pertengahan 2027, diyakininya akan meleset bila pada saat ini progres pembangunan BRT Bandung Raya masih di bawah 10 persen.

Sony mengatakan, semestinya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin dalam mengakselerasi BRT Bandung Raya. Meski proyek ini hajat pemerintah pusat, menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota dapat terlibat penuh untuk membantu.

"Walaupun ini proyek pusat, harusnya ada dorongan atau inisiatif dari daerah. Walaupun ada keterlambatan dari sisi pusat, kan dari Kementerian Perhubungan ada efisiensi dan segala macam. Kenapa enggak Pemprov Jabar (kabupaten/kota) membantu. Jadi ada masalah di komunikasi," ujar Sony saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Senin (6/7/2026).

Bukan hanya soal pembangunan fisik infrastruktur yang lamban, ia juga menyoroti soal penyelesaian feeder oleh kabupaten/kota, khususnya Kota Bandung.
 
Hingga kini kata dia, belum ada kejelasan mengenai penyelesaian feeder. Khususnya 12 feeder Kota Bandung, yang diproyeksikan menyokong BRT Bandung Raya.

"Nah, ke 12 feeder ini bagaimana pengaturannya? Sampai saat ini Bandung belum melakukan apa-apa terkait dengan penataan 12 feeder tersebut. Apakah mau diambil dari angkot, apakah angkotnya ditiadakan jadi feeder, apakah mau pengadaan terpisah antara angkot yang ada dengan feeder, itu kan belum jelas," kata Sony.

Demikian pula Pemprov Jabar, kata Sony, selaku penanggungjawab pembangunan depo, Depo Cicaheum dan Depo Leuwipanjang. Di mana sejauh ini juga tidak ada progres berarti dari pembangunannya.

"Padahal kan proyek pusat ini dibangun buat daerah. Kenapa daerahnya tidak berinisiatif agar proyek pusat ini benar-benar bermanfaat? Jangan sampai proyek pusat datang ke daerah terus enggak diapa-apain," ujarnya.

Menurutnya, keseriusan pemerintah daerah masih rendah dalam pembangunan BRT Bandung Raya ini. Bahkan kata dia, pernah ada momen di mana Bank Dunia selaku penyokong dana sempat mempertanyakan keseriusan pemerintah.

"Sampai pernah ada keluhan dari World Bank-nya, 'Ini sebenarnya Bandung tuh serius enggak sih?," ungkap Sony.

Dia pun meyakini, dengan progres pembangunan fisik yang masih rendah ini, sulit BRT Bandung Raya beroperasi sesuai jadwal pada medio 2027.

"Kalau kekejar mah mungkin sulit ya, karena kan 18 koridor itu ada pentahapan. Tahap mana yang mau didahulukan, koridor mana yang mau diselesaikan, itu juga belum jelas. Kan dari 18 ini tidak semuanya yang akan dijalankan secara serempak. Mungkin ada beberapa prioritas," ujarnya.

Lebih lanjut Sony mengatakan, kecenderungan pemerintah daerah seperti Pemprov Jabar dan kabupaten/kota saling menunggu, tidak ada inisiatif untuk melakukan percepatan.

Menurutnya, bila pemerintah daerah inisiatif, diyakini progres BRT Bandung Raya dapat lebih maksimal. Bahkan ia menyoroti wacana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang ingin mengambilalih jalan nasional.

Padahal ia menilai, jika Pemprov Jabar serius, bisa membantu mengakselerasi pembangunan BRT Bandung Raya di tengah keterbatasan pusat.

"Kenapa enggak BRT-nya dia turun tangan juga gitu? 'Sok permasalahannya mana? Sini saya bantu.' Kenapa enggak kayak gitu, kalau memang Gubernur Jawa Barat memang mendukung BRT Bandung Raya," tambahnya.