DPRD Jabar Desak Pemprov Kejar Kekurangan DBH Rp1,2 Triliun ke Pemerintah Pusat

INILAHKORAN.ID-Anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meningkatkan intensitas komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pencairan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp1,2 triliun.

Daddy menilai pencairan DBH yang sejauh ini baru mencapai sekitar Rp19 miliar belum sebanding dengan kebutuhan fiskal Jawa Barat. Karena itu, Pemprov Jabar dinilai perlu mengambil langkah lebih aktif dalam memperjuangkan hak fiskal daerah.

Menurut Daddy, komunikasi intensif dengan kementerian terkait menjadi salah satu kunci agar Pemerintah Pusat memahami kondisi keuangan dan kebutuhan Jawa Barat secara lebih menyeluruh.

"Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama. Masa 51 juta rakyat Jawa Barat enggak ada doanya yang dikabul? Jadi, mutlak bersama, mudah-mudahan (kekurangan DBH) Rp1,2 triliun segera turun dan saya berharap ditambahin," kata Daddy, Selasa (25/8/2026).

Pemprov Jabar Diminta Lebih Agresif ke Pemerintah Pusat

Daddy mengatakan, perjuangan memperoleh kekurangan DBH tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur politik. Menurutnya, peran eksekutif justru sangat penting karena memiliki ruang komunikasi langsung dengan Pemerintah Pusat dan kementerian terkait.

Ia mendorong jajaran Pemprov Jabar untuk lebih sering melakukan komunikasi teknokratis dengan Pemerintah Pusat dengan membawa data serta argumentasi yang kuat.

"Yang secara utuh beradu argumentasi terkait dengan kondisi yang ada, saya kira ya kawan-kawan di eksekutif," ujarnya.

Daddy meyakini Pemerintah Pusat akan mempertimbangkan kebutuhan daerah apabila Pemprov Jabar mampu menyampaikan kondisi fiskal secara rasional dan berdasarkan data.

Karena itu, ia meminta komunikasi terkait kekurangan DBH dilakukan secara intensif agar Pemerintah Pusat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat belum cairnya dana tersebut.

"Kita berharap kawan-kawan eksekutif juga secara intensif ke Jakarta bicara argumentasinya yang real. Jakarta juga manusia yang bisa terima jika argumentasinya kuat dan rasional," tuturnya.

Kekurangan DBH Berpotensi Tekan fiskal Jawa Barat

Daddy bahkan mengingatkan, komunikasi yang tidak aktif dapat membuat Pemerintah Pusat kurang mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

Ia berharap Pemprov Jabar tidak ragu menyampaikan kondisi riil keuangan daerah sekaligus kebutuhan pembangunan yang harus tetap berjalan.

"Mudah-mudahan dengan sering merapat terbuka soal kondisi realnya, saya kira mudah-mudahan Jakarta juga pakai rasionalisasi yang benar," katanya.

Menurutnya, percepatan pencairan kekurangan DBH penting untuk menjaga kapasitas fiskal Jawa Barat, terutama dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

DPRD Jabar Dorong Penguatan PAD

Selain memperjuangkan pencairan DBH, Daddy menilai Pemprov Jabar perlu terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut penting agar ketergantungan Jawa Barat terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Menurut Daddy, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber pendapatan daerah.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan skema creative financing yang masih menjadi kewenangan eksekutif.

"Tetap meningkatkan pendapatan asli daerah. Apakah itu lewat ekstensifikasi, maupun lewat intensifikasi. Berbagai cara saya kira di situlah letaknya creative financing," pungkasnya.

Dengan demikian, Pemprov Jabar diharapkan tidak hanya fokus mengejar pencairan kekurangan DBH Rp1,2 triliun, tetapi juga memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan yang dimiliki Jawa Barat.***