DPRD Jabar Desak Pusat Cairkan DBH, Defisit APBD 2026 Terancam Rp5,7 Triliun

INILAHKORAN.ID-DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang hingga awal Agustus 2026 belum juga direalisasikan. Padahal, pemerintah pusat sebelumnya menjanjikan penyaluran sisa DBH pada Juli 2026.

Ketidakpastian pencairan dana tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengingatkan adanya potensi gangguan keuangan daerah yang dapat berdampak pada pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, keterlambatan pencairan DBH menjadi salah satu faktor yang memperberat tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Saat ini, Pemprov Jabar menghadapi potensi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, meminta pemerintah pusat segera menuntaskan kewajiban transfer DBH agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga.

Menurutnya, dana tersebut merupakan hak pemerintah daerah yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik.

"Pak Gubernur sudah berusaha untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Berkirim surat juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Barat," ujar Jajang saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Senin (3/8/2026).

Jajang menjelaskan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pencairan DBH yang hingga kini belum diterima Pemprov Jabar.

Menurutnya, pencairan dana tersebut menjadi kunci untuk mengembalikan ruang fiskal Jawa Barat sehingga pemerintah daerah tetap mampu menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

"Harus tuh, segera diselesaikan. Kalau transfer pemerintah pusatnya semuanya turun ke Jawa Barat, fiskal Jawa Barat bisa stabil lagi," katanya.

Keterlambatan penyaluran DBH dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fiskal daerah, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di Jawa Barat.

Karena itu, DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian sekaligus merealisasikan pencairan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Provinsi Jawa Barat agar kondisi keuangan daerah kembali stabil.***